Keterbatasan ekonomi dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi menjadi dua faktor yang turut memicu tingginya prevalensi stunting atau tengkes di Papua Tengah. Untuk mengatasinya, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha perlu diperkuat melalui pendampingan yang tidak sekadar memberikan pemahaman dalam jangka pendek, tetapi juga menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran di lingkungan masyarakat.
Pagi itu, Selasa (10/11/2026), suasana Posyandu Bougenvile di Kelurahan Koperapoka, Timika, Papua Tengah, begitu ramai. Sejumlah mamak-mamak datang menggendong anak mereka. Setelah mendaftar, mereka mengantre untuk mengikuti rangkaian pelayanan, mulai dari penimbangan dan pengukuran tubuh anak, pencatatan, pemeriksaan kesehatan, hingga penyuluhan.
Di setiap meja, petugas tampak sibuk menjalankan tugas masing-masing. Ada yang memberikan imunisasi, memeriksa kondisi anak, hingga mengedukasi para mamak-mamak mengenai kesehatan dan pemenuhan gizi. Pemberian makanan tambahan (PMT) juga dilakukan pagi itu.
Salah satu warga yang datang pagi itu ialah Agnes (38), warga Koperapoka. Ia membawa putra bungsunya yang mengalami gangguan penglihatan sejak lahir. Dalam hal asupan gizi, putranya membutuhkan perhatian khusus. Karena itu, Agnes berusaha tak melewatkan kegiatan posyandu yang berlangsung setiap bulan. Berkat pemantauan rutin, berat badan putranya meningkat dari 5,3 kilogram (kg) pada Juli 2026 menjadi 7,9 kg pada November 2026.
"Supaya terpantau terus karena kalau makan bubur nasi tidak mau, langsung muntah. Telur juga tidak mau. Tapi bubur bayi rasa pisang dan beras merah, juga petatas (ubi jalar) mau," kata ibu lima anak tersebut. Adapun suami Agnes sehari-hari bekerja serabutan.
Di posyandu, ia mendapat masukan dari petugas agar tidak hanya memberikan bubur bayi dan petatas kepada anak. Namun, juga menambahkan sayuran serta bahan pangan lain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak secara lebih seimbang.
Warga lainnya, Katarina Inamariza (27), juga rutin membawa ketiga anaknya ke Posyandu Bougenvile. Apabila berhalangan datang sesuai jadwal, petugas bersama kader akan melakukan kunjungan ke rumahnya untuk memastikan anak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
Baginya, pelayanan dan pemantauan tersebut amat membantu. "Apalagi, kami sebagai orangtua belum terlalu memahami stunting. Di sini ada penyuluhan, jadi kami bisa belajar bagaimana memperhatikan tumbuh kembang anak," kata Katarina.
Di Posyandu Bougenvil, Koperapoka, tercatat ada 24 anak terindikasi stunting berdasarkan data aplikasi Kementerian Kesehatan. Angka tersebut masih memerlukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis anak untuk memastikan status stunting. Puskesmas bersama sejumlah instansi juga menjalankan intervensi, antara lain pemberian bibit ikan lele, ayam, serta makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi keluarga sasaran.
Pelaksanaan Posyandu Bougenvile di Koperapoka tak hanya melibatkan pemerintah dan Puskesmas Timika, tetapi juga PT Freeport Indonesia (PTFI) yang bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia, organisasi yang berfokus pada pendampingan masyarakat dan pemantauan tumbuh kembang anak. Pada Selasa pagi, sejumlah perwakilan dari Departemen Community Health Development PTFI turut terlibat memantau pelayanan dan edukasi kepada warga.
Nutrisionis Puskesmas Timika Epiteko Palalangan mengatakan, penanganan stunting di wilayah kerjanya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan ekonomi dan rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya gizi seimbang. Sebagian keluarga belum mampu menyediakan makanan dengan kandungan gizi beragam bagi anak.
Menurutnya, pola konsumsi sehari-hari masih didominasi makanan seperti papeda dan petatas. Namun, sebagian keluarga juga terbiasa memberikan mi instan kepada anak. Kondisi tersebut diperberat oleh keterbatasan pekerjaan dan pendapatan orangtua.
"Masyarakat banyak yang masih belum memahami makanan bergizi seimbang. Ada yang orangtuanya bekerja, ada juga yang tidak bekerja. Jadi, pemenuhan gizi anak memang menjadi perhatian khusus kami," ujar Epiteko. Kendala di lapangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan. Petugas terkadang kesulitan memberikan pendampingan karena ada keluarga yang kurang terbuka terhadap kunjungan tenaga kesehatan.
Upaya menekan angka stunting tersebut bagian juga dari program Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia–Papua (PASTI Papua) yang dimulai pada 2024. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi awal PTFI dengan United States Agency for International Development (USAID). Setelah USAID dibubarkan pada 2025, PTFI tetap melanjutkan program tersebut.
Manager of Community Health Development PTFI Daniel Perwira menuturkan, program PASTI Papua menyasar tiga kabupaten, yakni Mimika, Nabire, dan Asmat di Papua Selatan. Intervensi dilakukan di 20 kampung, terdiri dari 11 kampung di Mimika, empat kampung di Asmat, dan lima kampung di Nabire. Pemilihan lokasi didasarkan pada data sebaran kasus stunting yang tinggi. Program tersebut ditargetkan tuntas pada Oktober 2027.
Kami memperkuat sistemnya, mulai dari deteksi, penanganan, hingga pengobatan agar bisa dilakukan dengan cepat
Pelaksanaan program tak hanya menyasar balita yang telah mengalami stunting, tetapi juga kelompok yang berisiko. Ada empat fokus intervensi, yakni penguatan sistem deteksi dan penanganan stunting, peningkatan kapasitas kader posyandu, pemberian makanan tambahan, serta penguatan akses pelayanan kesehatan dan pemanfaatan pangan lokal.
"Kami memperkuat sistemnya, mulai dari deteksi, penanganan, hingga pengobatan agar bisa dilakukan dengan cepat," ujar Daniel. Di sisi lain, penguatan kapasitas kader dilakukan melalui pelatihan dan standardisasi agar pendampingan di posyandu memiliki kualitas yang lebih merata. PTFI juga mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber asupan bergizi bagi ibu hamil, bayi, dan balita.
Meski demikian, pelaksanaan program di Papua menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), kebiasaan masyarakat, hingga kondisi geografis. Di sejumlah wilayah pesisir, misalnya, masyarakat Kamoro masih menjalankan tradisi berkapiri atau berpindah tempat, yang terkadang membuat anak tidak rutin dibawa ke posyandu.
Selain itu, beberapa kampung hanya dapat dijangkau melalui transportasi air dengan kondisi ombak dan cuaca yang tak selalu bersahabat. "Jadi, tantangan terbesar ialah kolaborasi dan koordinasi sejak awal, kebiasaan atau kebudayaan masyarakat, serta kondisi geografis," lanjut Daniel.
Bagaimanapun, keberhasilan menurunkan stunting tak cukup untuk diukur dalam 1-2 tahun. Program PASTI Papua terus dilakukan dengan penguatan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSG) 2024 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, Papua Tengah menempati posisi empat pada daftar provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 32,5 persen. Di posisi pertama ialah Papua Pegunungan dengan 40 persen, diikuti Nusa Tenggara Timur dengan 37 persen dan Sulawesi Barat dengan 35,4 persen. Adapun posisi lima ialah Papua Barat Daya dengan 30,5 persen.
Di tengah masih tingginya persoalan stunting di Papua, penanganan masalah gizi ibu dan anak juga menjadi salah satu perhatian Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika. RS umum tipe C yang berdiri sejak 1999 ini dibangun melalui kemitraan antara PTFI, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), Pemerintah Kabupaten Mimika, serta Keuskupan Jayapura. RSMM dikelola oleh Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP).
Direktur RSMM dr Hendry Roy, Sp.B menuturkan, penanganan stunting menjadi bagian dari upaya rumah sakit menyelaraskan pelayanan kesehatan dengan program pemerintah, terutama terkait kesehatan ibu dan anak. Menurut dia, kasus stunting dan gizi buruk di wilayah tersebut masih cukup tinggi. Di ruang perawatan anak, misalnya, tidak sedikit pasien yang membutuhkan penanganan akibat kondisi tersebut.
Menurut Roy, salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya kasus stunting ialah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Termasuk juga dalam pemenuhan kebutuhan gizi seimbang.
Dikutip dari laman Pemerintah Kabupaten Mimika, upaya pencegahan stunting di kabupaten tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan hingga tingkat distrik dan kampung. Salah satunya melalui program peningkatan efektivitas rumah sehat dan layak huni yang dilaksanakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) bersama Pemerintah Distrik Mimika Tengah pada Senin (28/9/2026).
Kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rumah sehat dan layak huni serta pencegahan stunting. Ketua TP PKK Distrik Mimika Tengah Three Ansanai berharap para peserta dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing. "Agar semakin banyak yang memahami dan melaksanakannya," ujarnya.
Penanganan stunting di Papua, khususnya Papua Tengah, membutuhkan upaya yang berkesinambungan. Tidak hanya melalui intervensi medis dan pemenuhan gizi, tetapi juga perbaikan lingkungan tempat tinggal serta peningkatan pemahaman keluarga. Kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan upaya tersebut berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang.





