Mengenal Wilayah Usaha Pertambangan yang Masuk Peta Perairan Ujung Kulon

kompas.tv
2 jam lalu
Cover Berita
Anak badak jawa bersama induknya yang terekam kamera jebak sedang berkubang di Taman Nasional Ujung Kulon. (Sumber: Kementerian LHK via Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menjadi sorotan di tengah wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Sejumlah pengguna media sosial turut membagikan tangkapan layar peta penetapan wilayah pertambangan yang menunjukkan kawasan perairan di sekitar TNUK masuk dalam peta WUP.

Mengutip laman resmi ESDM pada Rabu (18/11/2026), penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 itu ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dalam peta lampiran keputusan tersebut, kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ditandai dengan warna krem yang menunjukkan wilayah usaha pertambangan (WUP). Keberadaan kawasan perairan Ujung Kulon dalam peta WUP menimbulkan kekhawatiran akan kelangsungan populasi Badak Jawa.

Baca Juga: Kementerian ESDM Klarifikasi Soal Wilayah Usaha Pertambangan di Ujung Kulon 

Apa Itu Wilayah Usaha Pertambangan?

Mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihimpun dalam laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi serta dapat diusahakan untuk kegiatan pertambangan. WUP menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan wilayah yang dapat ditindaklanjuti menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Penetapannya mempertimbangkan potensi sumber daya mineral dan batu bara, kondisi geologi, tata ruang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, WUP merupakan bagian dari pengaturan tata kelola pertambangan yang digunakan pemerintah untuk menentukan kawasan potensial sebelum masuk ke tahap pemberian izin usaha pertambangan.

Secara umum, penetapan WUP diawali dengan penetapan Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan kajian potensi geologi dan pertimbangan tata ruang. Wilayah Pertambangan kemudian dikelompokkan ke dalam sejumlah kategori sesuai karakteristik dan peruntukannya, salah satunya Wilayah Usaha Pertambangan.

Setelah WUP ditetapkan, pemerintah dapat menentukan bagian wilayah yang akan ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Penentuan ini mempertimbangkan potensi sumber daya, luas wilayah, aspek teknis, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap berikutnya adalah proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada pihak yang memenuhi persyaratan. Pemegang izin juga harus memenuhi ketentuan teknis, operasional, dan lingkungan sebelum menjalankan kegiatan pertambangan sesuai tahapan yang diizinkan.

Penetapan suatu kawasan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan tidak serta-merta membuat wilayah tersebut bisa langsung ditambang atau diberikan kepada perusahaan untuk kegiatan eksploitasi. WUP dan WIUP merupakan dua hal yang berbeda. 

WUP menunjukkan kawasan yang dapat diusahakan untuk kegiatan pertambangan, sedangkan WIUP merupakan wilayah yang telah ditetapkan untuk kegiatan usaha pertambangan dan menjadi dasar dalam proses perizinan. Artinya, kawasan yang masuk dalam peta WUP masih harus melalui tahapan penetapan WIUP dan pemenuhan persyaratan perizinan sebelum kegiatan pertambangan dapat dilakukan.

Kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, keberadaannya dalam peta WUP tidak otomatis berarti kegiatan penambangan sudah bisa dilaksanakan. Masih terdapat tahapan administratif, teknis, dan persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.

Ujung Kulon Bukan Kawasan Tambang

Kementerian ESDM menjelaskan, penetapan Wilayah Pertambangan (WP) di Provinsi Banten berasal dari usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Usulan tersebut pertama kali disampaikan pada 2013 dan mencakup Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.

Penetapan wilayah pertambangan tersebut kemudian kembali dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Kementerian ESDM menyebut, Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tidak menetapkan wilayah pertambangan yang sepenuhnya baru. 

Baca Juga: Apa Itu Translokasi? Tindakan yang Diwacanakan Hashim terhadap Populasi Badak Jawa di Ujung Kulon

"Sementara itu Kepmen ESDM No.65 K tahun 2026 hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen tahun 2022 tersebut sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten," tulis Kementerian ESDM dalam keterangan resminya.

Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tidak mencakup kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Switzy Sabandar Editor : Gading-Persada

Sumber : Kementerian ESDM

Tag
  • Wilayah usaha pertambangan
  • Ujung kulon
  • Badak Jawa
  • kementerian esdm
  • pertambangan
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pesawat Listrik Komersial China Sukses Terbang Perdana, Bisa Bawa 19 Penumpang
• 20 jam lalukumparan.com
thumb
Ada senjata api rakitan dan samurai dalam pengerebekan di Pasar Obor Jaktim
• 11 jam laluantaranews.com
thumb
IHSG Ditutup Merosot 1,07% ke 5.247
• 18 jam lalukumparan.com
thumb
Di Balik Penyadapan Presiden
• 7 jam lalumetrotvnews.com
thumb
BI Rate Diprediksi Tetap 5,75%, Rupiah Melemah Jadi Tantangan Bank Indonesia
• 20 jam lalumedcom.id
Berhasil disimpan.