Anggota Wantimpres RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan pentingnya presiden dan wakil presiden (wapres) memimpin konsolidasi nasional secara lebih tegas, bukan semata konsolidasi politik. Menurut Bamsoet, presiden dan wapres perlu mengutamakan konsolidasi arah pembangunan, disiplin birokrasi, pengendalian kebijakan, dan penyatuan seluruh sumber daya negara.
"Negara harus hadir dengan satu komando, satu peta jalan, satu data, dan satu ukuran keberhasilan sebesar apa kebijakan benar-benar melindungi rakyat serta memperkuat masa depan Indonesia," kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Ketua ke-15 MPR RI ini mengatakan Indonesia tidak sedang menghadapi satu persoalan, melainkan tumpukan persoalan yang saling memperkuat. Dari ketidakpastian geopolitik, tekanan nilai tukar dan energi, ancaman pangan akibat perubahan iklim, kebutuhan penciptaan kerja berkualitas, ketimpangan, serangan siber, disinformasi, serta tuntutan pemerintahan yang bersih dan efektif.
"Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan nasional tidak boleh bekerja secara sektoral, lamban, atau saling menunggu," ujarnya.
Dia mengungkit ekonomi nasional memang masih tumbuh positif. Pada triwulan II-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan dan pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen. Namun, menurutnya, pertumbuhan yang baik belum otomatis berarti seluruh persoalan selesai.
"Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang layak, daya beli yang kuat, harga pangan yang terkendali, investasi yang menghasilkan nilai tambah, serta pemerataan kesempatan di seluruh wilayah," sebut Bamsoet.
Ketua ke-20 DPR RI menilai tantangan terbesar justru terletak pada kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan. Dia mendorong negara harus mempercepat reformasi produktivitas, industrialisasi, deregulasi, perbaikan logistik, dan penguatan investasi swasta.
Di sisi eksternal, lanjut Bamsoet, stabilitas ekonomi harus terus dikawal dengan ketat. Bank Indonesia mencatat rupiah terus melemah terhadap dolar AS.
Cadangan devisa memang masih kuat, yakni US$146,3 miliar pada akhir September 2026 atau setara 5,3 bulan impor. Namun tekanan global tetap nyata, suku bunga global yang tinggi, konflik geopolitik, harga minyak, volatilitas pasar modal, dan risiko arus modal keluar.
"Konsolidasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, BUMN strategis, serta pelaku dunia usaha mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas tanpa mematikan pertumbuhan," katanya.
(fca/yld)





