JAKARTA, DISWAY.ID - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti keberadaan rokok elektronik atau vape dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Selasa 17 November 2026.
Dalam persidangan yang menghadirkan keterangan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tersebut, sejumlah hakim MK meminta penjelasan lebih mendalam mengenai karakteristik rokok elektronik legal, kerangka regulasi, hingga dampak ekonominya.
Hakim anggota Liliek P. Adi meminta pemerintah memberikan penjelasan secara khusus mengenai rokok elektronik legal, terpisah dari fenomena penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi zat terlarang.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan di luar fenomena bahwa vape dapat disalahgunakan sebagai media penyalahgunaan narkotika. Jadi, khusus vapenya saja, tanpa ada penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.
BACA JUGA:Respons Komisi III DPR soal Wacana Pelarangan Total Vape, Singgung Imbas pada Pelaku Usaha
Sementara itu, Hakim anggota Arsul Sani menyoroti kerangka regulasi yang selama ini telah mengatur rokok elektronik.
Ia mengingatkan bahwa rokok elektronik telah masuk dalam pengaturan zat adiktif melalui UU Kesehatan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Menurut Arsul, Mahkamah perlu menelusuri landasan serta konsistensi kebijakan pemerintah terhadap produk tersebut.
“Pasal 149 dan Pasal 150 ini sudah ditunaikan juga dalam PP 28 Tahun 2024, ya, Pasal 429 dan seterusnya,” ujar Arsul.
BACA JUGA:Dampak Fatwa Haram Vape, Pelaku Usaha Terpaksa PHK Karyawan Hingga Tutup Gerai
Ia kemudian meminta pemerintah menyerahkan risalah pembahasan ketentuan tersebut agar Mahkamah dapat mengetahui dasar pertimbangan yang melandasi pengaturan rokok elektronik.
Selain aspek regulasi, dampak ekonomi industri rokok elektronik juga menjadi perhatian dalam persidangan.
Hakim anggota Saldi Isra secara khusus meminta pemerintah menyampaikan data mengenai penyerapan tenaga kerja serta kontribusi industri tersebut terhadap penerimaan negara.
“Sekarang ini seberapa besar industri vape menyerap tenaga kerja, ini harus diketahui juga oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu berapa juga sumbangan pajaknya? Kami juga minta ke pemerintah,” tegas Saldi.
BACA JUGA:Fatwa MUI Terbit, Pelaku Usaha Bicara Keberlangsungan Ekosistem Vape Legal
- 1
- 2
- »





