Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi III DPR RJ Moh. Rano Alfath menegaskan pemulihan kerugian korban tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Ia mengatakan substansi dalam RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tersebut telah disetujui pada pembicaraan tingkat I, yakni dalam rapat kerja Komisi III dengan pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujar Rano dalam keterangannya.
Rapat kerja itu mengagendakan laporan panitia kerja, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, serta pengambilan keputusan tingkat I dan penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya.
Ia mengatakan kesepakatan tingkat I ini lahir dari proses perjuangan panjang yang melibatkan pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR bersama pemerintah.
Rano juga menyampaikan apresiasi perhatian dan pengawalan Sufmi Dasco Ahmad selama proses pembahasan.
"Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I," ujarnya.
Menurut Rano, pengaturan pengembalian aset kepada korban menjadi jawaban atas masalah yang terus berulang dalam penanganan kejahatan, terutama penipuan investasi dan perkara lain yang berdampak luas bagi masyarakat.
Selama ini, korban tidak pidana sering menghadapi proses panjang untuk memperjuangkan pengembalian dana, meskipun pelakunya telah diproses hukum.
"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," katanya menegaskan.
Rano menambahkan perampasan aset harus memperkuat kemampuan negara mengambil kembali hasil kejahatan sekaligus memulihkan hak pihak yang dirugikan.
"Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas," ujarnya.





