DPR Ungkap Hal Penting dalam RUU Perampasan Aset: Uang Korban Harus Kembali ke Korban!

viva.co.id
15 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi III DPR RJ Moh. Rano Alfath menegaskan pemulihan kerugian korban tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Ia mengatakan substansi dalam RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tersebut telah disetujui pada pembicaraan tingkat I, yakni dalam rapat kerja Komisi III dengan pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga :
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini
Daftar Lengkap Cheat GTA 6: Ada Senjata, Kendaraan, dan Uang Tak Terbatas!

"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujar Rano dalam keterangannya.

Rapat kerja itu mengagendakan laporan panitia kerja, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, serta pengambilan keputusan tingkat I dan penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya.

Ia mengatakan kesepakatan tingkat I ini lahir dari proses perjuangan panjang yang melibatkan pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR bersama pemerintah.

Rano juga menyampaikan apresiasi perhatian dan pengawalan Sufmi Dasco Ahmad selama proses pembahasan.

"Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I," ujarnya.

Menurut Rano, pengaturan pengembalian aset kepada korban menjadi jawaban atas masalah yang terus berulang dalam penanganan kejahatan, terutama penipuan investasi dan perkara lain yang berdampak luas bagi masyarakat.

Selama ini, korban tidak pidana sering menghadapi proses panjang untuk memperjuangkan pengembalian dana, meskipun pelakunya telah diproses hukum.

"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," katanya menegaskan.

Rano menambahkan perampasan aset harus memperkuat kemampuan negara mengambil kembali hasil kejahatan sekaligus memulihkan hak pihak yang dirugikan.

"Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas," ujarnya.

Baca Juga :
Kedok Bisnis Besi Terbongkar, Bandar Narkoba Malaysia-Indonesia Putar Uang Rp2,9 Triliun
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang, Menteri Pigai: Keadilan Harus dari Perspektif Korban
Komisi III DPR Finalisasi Pembahasan RUU Perampasan Aset

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Gelapnya Jalan Raya Lenteng Agung Jaksel di Malam Hari, Minim Lampu hingga CCTV
• 15 jam lalukumparan.com
thumb
5 Daya Tarik dari Scorpio yang Sering Dianggap Misterius
• 15 jam lalubeautynesia.id
thumb
Di Era AI, Pekerjaan Rutin PNS Bakal Digantikan Mesin
• 17 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Trump: AS, Rusia, dan Tiongkok Punya Posisi Strategis Kurangi Senjata Nuklir
• 7 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Febrie Adriansyah Curiga Disadap Sejak Tangani Kasus Korupsi Kakap
• 21 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.