Pantau - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) membahas rekomendasi kebijakan penguatan kedaulatan informasi untuk melindungi data, komunikasi strategis, dan sistem informasi nasional dari berbagai ancaman siber.
Pembahasan tersebut berlangsung melalui kegiatan Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada 18–19 November 2026.
Forum ini melibatkan 186 personel, termasuk perwakilan kementerian dan lembaga, untuk merumuskan langkah strategis perlindungan informasi negara.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan sekaligus Sekretaris DPN, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
DPN Tekankan Pentingnya Perlindungan Informasi NegaraRichard menegaskan bahwa informasi dan sistem komunikasi merupakan unsur strategis negara yang harus mendapatkan perlindungan.
Menurutnya, kemampuan melindungi data dan menjaga keandalan komunikasi strategis menjadi bagian penting dalam mempertahankan kedaulatan nasional.
Perlindungan tersebut juga diperlukan untuk memastikan sistem informasi negara tetap aman dari serangan siber yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional.
"Kedaulatan negara dapat dijaga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman,” jelas Richard.
Ia mengatakan forum ADMIN GAME menjadi wadah bagi berbagai kementerian dan lembaga untuk membahas tantangan perlindungan informasi secara bersama.
Hasil pembahasan tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang diserahkan kepada pemerintah.
Rekomendasi itu diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan strategis terkait perlindungan informasi nasional.
Pengamanan Data hingga Penyadapan Jadi PembahasanDPN membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan keamanan informasi dan sistem komunikasi negara.
Salah satu pembahasan utama adalah pengamanan komunikasi strategis agar tetap andal ketika menghadapi ancaman.
Forum tersebut juga membahas perlindungan data dan informasi geospasial yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
Selain itu, peserta mendiskusikan tata kelola penyadapan berdasarkan ketentuan hukum atau lawful interception.
Pembahasan lainnya mencakup forensik digital, ketahanan sistem navigasi penerbangan, serta pemulihan sistem informasi strategis nasional.
Seluruh isu tersebut menjadi bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kemampuan negara dalam melindungi informasi.
Sebanyak 186 Personel Ikuti Forum ADMIN GAMEDeputi Bidang Geostrategi DPN sekaligus Ketua Pelaksana ADMIN GAME, Mayjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti 186 personel.
Peserta terdiri atas perwakilan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan bidang pertahanan, keamanan, teknologi, dan tata kelola informasi.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut menghadiri kegiatan tersebut, termasuk Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi.
Hadir pula Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Syafii, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
Dari unsur kementerian, kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor juga tercatat menghadiri forum tersebut.
DPN Dorong Koordinasi Lintas Kementerian dan LembagaSelain para pejabat tersebut, forum dihadiri Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan M Maulana Bungaran serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.
Hadir pula Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung.
Dari unsur TNI, kegiatan tersebut dihadiri Inspektur Jenderal TNI Laksamana Madya TNI Hersan dan Inspektur Jenderal Angkatan Darat Letjen TNI Erwin Djatniko.
Sementara itu, unsur Polri diwakili Irjen Pol Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon dari Badan Intelijen Keamanan Polri.
Frega menekankan pentingnya respons bersama dalam menjaga kedaulatan informasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui ADMIN GAME, DPN berupaya menyelaraskan pandangan antarlembaga agar rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung kebijakan perlindungan informasi strategis nasional.




