Pengamanan Ketat Diterapkan di Shenzhen, Tiongkok untuk APEC; Berbagai Proyek “Demi Menjaga Gengsi” Membebani Warga Setempat

erabaru.net
2 jam lalu
Cover Berita

EtIndonesia.com Pertemuan Informal Para Pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) akan berlangsung di Shenzhen pada 18–19 November. Untuk menyambut para pemimpin berbagai negara, Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengerahkan seluruh kota: pasukan khusus anti terorisme berpatroli dengan perlengkapan lengkap, polisi bersenjata berjaga di jalanan, penerbangan drone dihentikan, bahkan lensa kamera ponsel milik wartawan harus disegel.

Di sisi lain, gedung-gedung mangkrak yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun tiba-tiba diselimuti “baju baru berwarna biru”. Fasilitas jalanan dicat ulang, pembatasan lalu lintas diberlakukan, dan warga diminta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Apakah kemakmuran yang sengaja ditampilkan ini benar-benar menunjukkan kekuatan sebuah kota, atau justru mengungkap kesulitan PKT dalam menjalankan pemerintahan?

Untuk menjaga keamanan KTT APEC, Shenzhen mengerahkan sejumlah besar personel kepolisian.

Di bandara dan sejumlah lokasi lainnya, terlihat pasukan antiterorisme “Wolf Warrior Assault Team” yang terdiri dari personel kepolisian elite. Mereka dilengkapi peralatan anti drone dan robot patroli pintar, membentuk sistem pengamanan terpadu melalui laut, darat, dan udara.

Laporan televisi publik Taiwan (PTS) mengutip warga Shenzhen yang mengatakan bahwa jumlah polisi di jalanan sangat padat, bahkan seperti “setiap tiga langkah ada pos penjagaan dan setiap lima langkah ada petugas”. Atap sejumlah gedung tempat tinggal juga ditutup sementara.

Media yang hendak memasuki lokasi utama penyelenggaraan APEC harus terlebih dahulu mendaftarkan peralatan peliputan. Bahkan kamera depan dan belakang ponsel pun harus ditempeli segel.

Menurut laporan, polisi meminta sejumlah restoran di Shenzhen mengunci dan mengamankan pisau dapur mereka. Pisau, tabung bertekanan tinggi, serta benda-benda lainnya juga dimasukkan ke dalam daftar barang yang dilarang untuk dikirim melalui jasa pengiriman.

Wu Shaoping, Ketua Dewan Aliansi Pengacara HAM Tiongkok di Luar Negeri, menilai bahwa pengamanan yang sangat ekstrem ini mencerminkan kegelisahan PKT yang mendalam terhadap konflik sosial dan berbagai faktor ketidakstabilan.

“Kita bisa memahami langkah-langkah pengamanan dasar. Namun, PKT hampir membuat seluruh rakyat seolah-olah menjadi tentara. Bagi PKT, faktor-faktor ketidakstabilan sosial meningkat secara drastis. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan insiden kekerasan tanpa pandang bulu juga semakin sering terjadi,” katanya. 

“Penerapan langkah-langkah pengamanan yang begitu ketat memang menunjukkan bahwa mereka benar-benar khawatir peristiwa semacam itu akan terjadi selama berlangsungnya pertemuan,” jelasnya. 

Selain mengerahkan pasukan keamanan, Shenzhen juga sibuk mempercantik penampilan kota.

Video yang beredar di internet memperlihatkan sebuah gedung mangkrak yang telah lama terbengkalai di dekat Stasiun Pingshou, Bao’an. Seluruh bagian luar gedung tersebut ditutupi kain berwarna biru. Aksi “mempercantik wajah” secara sementara ini menjadi bahan perbincangan hangat di internet.

Pusat Pertukaran Internasional Shenzhen, yang menjadi lokasi utama penyelenggaraan APEC, dilaporkan dibangun dengan biaya sekitar 10 miliar yuan RMB dan baru selesai pada Mei tahun ini.

Menjelang KTT, pembatas jalan elektronik di sekitar lokasi dipindahkan dan dibersihkan, pipa-pipa di area jalur hijau dicat ulang, sementara para pekerja bahkan menanam bunga di jalur hijau hingga larut malam.

Pemandangan malam hari di Shenzhen juga tampak gemerlap dengan cahaya lampu yang menerangi seluruh kota. Pemandangan tersebut membuat banyak orang merasa takjub.

Liu Zhuohua, mantan pekerja di sektor perdagangan internasional Shenzhen: “Semua ini hanya untuk menunjukkan kemakmuran Tiongkok. Sebenarnya, ini adalah sikap yang terlalu mengejar kemegahan dan mementingkan gengsi.

Ini seperti seseorang yang ingin menunjukkan bahwa dirinya kaya dan membuat orang lain menganggap dirinya sangat kuat. Ia mempercantik rumahnya sedemikian rupa, padahal sebenarnya ia memiliki banyak utang.

Semua yang dilakukan bukan demi rakyat, melainkan demi menjaga gengsi. Inilah salah satu ciri terbesar PKT.”

Ketika pemerintah sibuk mempercantik kota, masyarakat pun harus ikut menyesuaikan diri. Sejumlah orang terlihat membawa papan imbauan kepada pemilik kendaraan agar “mengurangi penggunaan mobil selama satu hari untuk memberikan jalan kepada tamu dari jauh”. Petugas pengelola gedung tempat tinggal juga mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan imbauan.

Selain itu, sejak 1 November, Shenzhen memberlakukan larangan membunyikan klakson selama 24 jam sehari untuk jangka waktu lima tahun. Penggunaan drone juga dikenai pembatasan menyeluruh menjelang dan selama KTT berlangsung.

Pada 17–20 November, setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 22.00, kendaraan penumpang dengan pelat nomor luar daerah dilarang melintas di enam distrik administratif Shenzhen.

Pemerintah juga mendorong perusahaan untuk mengatur karyawan bekerja dari rumah, menerapkan jam kerja bergilir guna menghindari kepadatan lalu lintas, atau mengambil cuti tahunan berbayar selama 16–20 November.

Sementara itu, perusahaan taksi mengatur agar para pengemudi mengikuti pelatihan bahasa Inggris dan menyediakan perangkat penerjemah.

Liu Zhuohua: “Kami menilai ini merupakan tindakan yang menyusahkan masyarakat, sekaligus merusak kelangsungan operasi dan ketertiban normal kehidupan sosial.”

“Namun, di mata PKT, ini sama sekali bukan tindakan yang menyusahkan rakyat. Ini adalah sesuatu yang wajib kalian lakukan. Dalam kamus mereka tidak ada istilah ‘menyusahkan rakyat’. Yang ada hanyalah rakyat yang harus tunduk, rakyat kelas bawah yang tidak memiliki hak.

“PKT bukanlah pemerintahan yang bertanggung jawab, melainkan pemerintahan yang menindas.”

Liu Zhuohua, yang pernah lama bekerja di Shenzhen dan kini tinggal di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ketika Amerika Serikat menyelenggarakan acara-acara besar, pemerintah tidak menggunakan perintah administratif untuk mengganggu pekerjaan maupun kehidupan masyarakat.

“Ketika ada acara besar apa pun, sebagai warga biasa, saya tetap menjalani rutinitas seperti biasa, berangkat dan pulang kerja tanpa merasakan gangguan apa pun,” ujarnya. 

Penutupan jalan hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, paling lama dua atau tiga jam.

Inilah perbedaan besar antara masyarakat otoriter dan masyarakat demokratis. Yang satu mengelola dengan cara menindas, sedangkan yang lain memberikan pelayanan.”

Wu Shaoping: “Negara-negara Barat bukan hanya tidak berani mengambil langkah-langkah ekstrem seperti ini, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan kehidupan masyarakat. Bahkan, mereka harus menyediakan ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berpartisipasi maupun yang menyampaikan ketidakpuasan untuk menggunakan hak-hak mereka.”

Sebuah KTT internasional tidak hanya harus memperlihatkan kemakmuran dan kemajuan teknologi kepada para tamu asing, tetapi juga harus memastikan bahwa segala sesuatunya tetap berada dalam kendali penuh.

Wu Shaoping menunjukkan bahwa mobilisasi seluruh kota seperti ini justru mengungkap bahwa supremasi hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi yang selama ini dipropagandakan PKT pada kenyataannya tidak ada.

Wang Ziqi/Yi Ru/Zhong Yuan – NTDTV.com


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Plafon Kelas SMPN 5 Mojokerto Ambrol Diterjang Angin Kencang, 11 Siswa Luka-Luka
• 14 jam lalurctiplus.com
thumb
DPR setujui pengesahan RUU Perampasan Aset
• 2 jam laluantaranews.com
thumb
JKN Bantu Perawatan Putri Sayida di RS Gambiran Kediri, Perlindungan Kesehatan Dirasakan saat Genting
• 15 jam laluberitajatim.com
thumb
Trump Sebut AS Mampu Akhiri Perang Iran Tanpa Bantuan Tiongkok dan Rusia
• 2 menit lalumetrotvnews.com
thumb
Ada Amanat Leluhur yang Dijaga, Masyarakat Baduy Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon
• 22 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.