JAKARTA, KOMPAS.TV - Eks Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Susno Duadji menilai penerapan pasal makar dalam kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto akan tergantung pemanfaatan hasil sadapan oleh tersangka.
Susno menyebut kemungkinan Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan diadili dengan pasal makar tetap terbuka. Namun, ia menekankan penyidik harus mengantongi bukti mengenai peruntukan informasi hasil penyadapan tersebut.
"Pertanyaan publik apakah ini akan menjadi makar? Tidak tertutup kemungkinan, tergantung hasil informasi itu digunakan untuk apa," kata Susno Duadji dalam program "Sapa Indonesia Pagi" KompasTV, Kamis (19/11/2026).
"Yang jelas, Kabareskrim waktu konferensi pers itu menyatakan (penyadapan) bukan untuk kepentingan penegakan hukum. Nah, itu clue-nya, kalau bukan penegakan hukum, untuk apa?"
Baca Juga: Babak Baru Kasus Makar terkait Penyadapan Presiden: Naik ke Penyidikan, Gelar Perkara Hari Ini
Lebih lanjut, Susno menyoroti kemungkinan pengembangan penyidikan kasus penyadapan. Menurutnya, penyidik dapat menggali informasi apakah kasus ini selesai di Listyo Sigit.
Purnawirawan polisi itu menyebut penyidik dapat mengandalkan informasi intelijen sebagai dasar mencari alat bukti tambahan guna pengembangan penyidikan.
"Penyidik tidak kurang jalan untuk menyidiknya, mereka akan bergerak, untuk apa sih informasi itu? Apa pengguna terakhirnya Pak LSP? Apa tidak sampai ke yang lain?" kata Susno.
"Nah, ini dikaitkan dengan informasi-informasi yang masuk, informasi intelijen sangat berguna untuk Polri. Untuk apa? Bukan untuk alat bukti, tetapi untuk mencari alat bukti."
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan penyidik masih memeriksa saksi penyadapan dan mempelajari alat bukti berupa gawai yang disita dari tersangka.
Suyudi juga mengatakan pihaknya belum menetapkan tersangka baru sehubungan kasus penyadapan ilegal.
"Sekarang kita masih dalam proses penyelidikan ya. Kita sedang mengumpulkan tentunya alat bukti ya,” kata Suyudi usai bertemu Kepala Bakom RI di Mabes Polri, Selasa (17/11).
Polri diketahui telah melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan RI terkait kasus penyadapan tersebut.
Dalam SPDP, terdapat beberapa pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023; Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023; Pasal 196 ayat (1) KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf a KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf b KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf c KUHP Tahun 2023; Pasal 20 huruf d KUHP Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2026.
Dari pasal-pasal tersebut, diketahui terdapat dua pasal yang menyangkut dugaan tindak pidana makar, yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.
Baca Juga: Pengamat Sebut Kasus Penyadapan oleh Listyo Sigit Harus Jadi Bahan Evaluasi Revisi UU Polri
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- susno duadji
- pasal makar
- kasus penyadapan presiden
- penyadapan presiden
- listyo sigit prabowo
- penyadapan





