Jakarta, VIVA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan itu dilakukan pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Rapat itu dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
"Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada anggota dewan apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.
"Setuju," jawab para anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna.
Adapun mewakili pemerintah, yakni Menteri PAN-RB, Rini Widyantini turut memberikan pandangan terkait RUU Perampasan Aset. Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun terhadap regulasi tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR dan pemerintah sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa dalam proses pembahasan RUU itu, ada 10 pokok pembahasan yang bergulir.
Adapun poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa RUU itu juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
RUU itu, kata dia, mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
"Syukur Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," kata dia.





