HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendadak menerbitkan aturan baru. Hal ini memungkinkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjalani sidang etik dengan majelis yang anggotanya memiliki pangkat hingga dua tingkat lebih rendah darinya.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Aturan yang disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026 itu memuat sembilan poin perubahan serta penambahan norma dalam mekanisme penegakan kode etik di lingkungan kepolisian.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan regulasi baru tersebut saat memberikan keterangan pada Rabu (18/11).
“Benar (ada perpol baru),” kata Isir.
Isir mengakui, rencana pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan aturan tersebut, terutama terkait perubahan komposisi anggota majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujarnya.
Perubahan paling mencolok terdapat dalam Pasal 42 ayat (3), yang kini membuka ruang bagi personel dengan pangkat maksimal dua tingkat di bawah terduga pelanggar untuk duduk sebagai anggota majelis KKEP.
Sebelum direvisi, ketentuan tersebut mengharuskan seluruh anggota majelis memiliki pangkat setara atau lebih tinggi daripada personel yang menjalani pemeriksaan etik.
Dengan aturan baru ini, personel berpangkat satu hingga dua tingkat lebih rendah juga dapat dilibatkan dalam majelis yang mengadili dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri.
“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” lanjut Isir.
Berikut bunyi ketentuan Pasal 42 dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026:
Pasal 42 ayat (1)
Susunan organisasi KKEP terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua; dan
c. Anggota.
Pasal 42 ayat (2)
Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merangkap sebagai anggota KKEP.
Pasal 42 ayat (3)
Keanggotaan KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpangkat:
a. setingkat lebih tinggi;
b. sama; atau
c. maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.
Selain komposisi majelis, Polri juga mengubah mekanisme kehadiran anggota yang menjalani sidang etik melalui revisi Pasal 59 ayat (2).
Dalam ketentuan terbaru, sidang KKEP tidak lagi mutlak mengharuskan terduga pelanggar hadir secara fisik karena proses pemeriksaan dapat dilakukan melalui media elektronik setelah mendapat persetujuan Ketua KKEP.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” ujar Isir mengutip aturan tersebut.
Penyesuaian mengenai persyaratan pangkat juga diberlakukan terhadap susunan majelis KKEP Banding melalui perubahan Pasal 74 ayat (3).
Jika sebelumnya anggota majelis banding harus berpangkat sama atau lebih tinggi daripada pelanggar, kini personel dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah juga dapat menjadi bagian dari majelis tersebut.
“Diubah berbunyi menjadi: (3) Keanggotaan dari KKEP Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat Pelanggar,” ujar Isir.
Perubahan berikutnya menyangkut pembatasan masa penempatan khusus atau patsus bagi anggota Polri yang sedang menjalani proses pemeriksaan etik.
Masa patsus yang sebelumnya dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja kini dipangkas menjadi maksimal 20 hari kalender sejak personel ditempatkan di lokasi khusus.
Isir menjelaskan perubahan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 109 tentang penempatan pada tempat khusus.
“Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 tentang Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 hari kerja, dirubah berbunyi menjadi d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP,” papar Isir.
Regulasi anyar itu juga memperbarui persyaratan pengunduran diri bagi anggota Polri yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Ketentuan dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c sebelumnya mensyaratkan anggota yang mengajukan pengunduran diri tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun.
Dalam aturan terbaru, persyaratan tersebut diperluas sehingga anggota tidak boleh melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
“Dalam arti kalau lebih dari 5 (lima) tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH,” kata Isir.
Perubahan lainnya menyasar definisi pihak yang berhak mengajukan banding dalam Bab Ketentuan Umum.
Jika aturan sebelumnya memberikan hak banding kepada pelanggar maupun anggota keluarganya, seperti istri atau suami, anak, dan orang tua, regulasi terbaru membatasi hak tersebut hanya kepada pelanggar.
Polri turut menambahkan ketentuan mengenai pelaksanaan Audit Investigasi dengan menyisipkan ayat (4a) di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15.
Ayat tambahan tersebut mengatur mekanisme gelar perkara berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi dengan melibatkan sejumlah fungsi internal kepolisian.
Fungsi yang dimaksud mencakup inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, bidang hukum, serta profesi dan pengamanan.
Penyesuaian juga dilakukan terhadap batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5).
Sebelumnya, surat panggilan dan permohonan kesediaan untuk menjalani pemeriksaan harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan berlangsung.
Melalui revisi terbaru, batas waktu tersebut berubah menjadi tiga hari kalender sehingga hari Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan.
“Setelah diubah berbunyi ‘(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Perubahanya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” ujar Isir.
Di tengah perubahan regulasi tersebut, Polri menegaskan bahwa proses penegakan kode etik terhadap Listyo Sigit tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan seluruh anggota kepolisian memiliki kedudukan setara dalam proses penegakan hukum internal, tanpa dipengaruhi pangkat maupun jabatan.
“Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11/2026).
Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan
Rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkara tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 serta atau Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Selain Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya dilaporkan telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri. (*)





