Penantian 18 Tahun Akhirnya Terjawab! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Apa Dampaknya bagi Pemberantasan Korupsi?

disway.id
3 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-undang.

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Adapun rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota rapat,

Selanjutnya Puan mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.

Sebelum disahkan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak.

Pasalnya, regulasi tersebut telah diusulkan sejak 18 tahun lalu dan baru mulai dibahas secara intensif di Komisi III DPR RI sejak Agustus 2025.

BACA JUGA:Dasco Buka Suara soal Tuduhan Judi Online dan Doxing, Begini Pernyataan Tegasnya!

Menurut Habiburokhman, UU Perampasan Aset diperlukan untuk mengubah paradigma penegakan hukum, yang selama ini lebih berorientasi pada penghukuman pelaku melalui pemenjaraan, menjadi upaya pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.

"Pertama-tama kita perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan. Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu, 18 tahun yang lalu dan sudah 1 tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025, diproses di Komisi III DPR RI," kata Habiburokhman.

Ia menjelaskan, salah satu perubahan penting dalam regulasi tersebut adalah pengenalan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap atau non-conviction based.

Selain itu, UU Perampasan Aset juga diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan aset yang terpadu, berbasis teknologi informasi, dan independen.

Ruang lingkup pengaturannya tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lain, termasuk investasi fiktif dan kejahatan finansial modern yang menimbulkan banyak korban.

"Paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban," ujarnya.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa proses penyusunan dan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan partisipasi publik secara bermakna atau meaningful participation.

  • 1
  • 2
  • »

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Harga Emas Antam Turun Rp3.000 Jadi Rp2.511.000 per Gram, Berikut Daftar Harga Terbaru Kamis 19 November 2026
• 4 jam lalupantau.com
thumb
Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, China
• 2 jam lalukumparan.com
thumb
Ilmuwan Muda Indonesia Raih Penghargaan Internasional
• 8 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Hadir di KTT APEC 2026, Prabowo Presiden Berupaya Memperkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
• 46 menit lalusuarasurabaya.net
thumb
Satresnarkoba Polres Sumbawa Ungkap Peredaran Narkoba Pulau Medang
• 51 menit lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.