JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, pada Kamis (19/11/2026).
"Apakah RUU Tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju ya?" kata Puan saat meminta persetujuan para peserta rapat.
"Setuju," ucap peserta rapat.
Baca Juga: Isi RUU Perampasan Aset yang akan Disahkan Hari Ini
Puan pun kemudian mengetok palu tanda disahkannya RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
"Terima kasih, Alhamdulillah," ucap Puan.
Sebelum disahkan, dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan alasan RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan.
Menurutnya, regulasi ini telah dinantikan selama 18 tahun sejak pertama kali diusulkan, dan telah digodok secara intensif di Komisi III selama lebih dari satu tahun.
"Karena memang sudah 18 tahun ini sudah diusulkan sejak awal dahulu, 18 tahun yang lalu dan sudah 1 tahun lebih ini berproses di Komisi III, tepatnya sejak Agustus 2025," ucapnya.
Dia juga menyebut pengesahan UU Perampasan Aset ini dilandasi oleh kebutuhan akan transformasi paradigma keadilan dan pemulihan di Indonesia.
"Yang pertama kondisi saat ini bahwa tujuan penghukuman yang sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan dan korupsinya konvesional," ujarnya.
"Sementara paradigma dalam UU Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban."
Dalam kesempatan itu, dia turut menyampaikan, dalam pengundangannya, Komisi III mengedepankan partisipasi publik bermakna.
"Komisi III menyelenggarakan 87 kegiatan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), kami libatkan para pakar, para ahli, akademsi, organisasi masyarakat, mahasiswa dan lainnya," ujar dia.
Baca Juga: DPR Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- ruu perampasan aset
- dpr
- pengesahan ruu perampasan aset
- undang undang
- puan maharani
- perampasan aset





