Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang harus kembali mengencangkan ikat pinggang dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diproyeksikan kembali mengalami penurunan hingga totalnya berkurang hampir Rp 1 triliun dibandingkan 2025.
Berdasarkan data APBD 2025, APBD 2026, dan pembahasan RAPBD 2027, pendapatan transfer Karawang tercatat sebesar Rp3,617 triliun pada 2025. Angka tersebut turun menjadi Rp2,834 triliun pada 2026 dan kembali diproyeksikan menyusut menjadi Rp2,670 triliun pada 2027.
Dengan demikian, total penurunan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp946,806 miliar atau 26,17 persen dibandingkan 2025.
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Pemkab Karawang pun menyiapkan sejumlah langkah efisiensi agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah berkurangnya kemampuan keuangan daerah.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengatakan penurunan pendapatan transfer menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
"Penurunan pendapatan transfer tentu memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kita harus semakin cermat dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap belanja benar-benar memiliki urgensi serta memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Asep.
Efisiensi Belanja SKPD hingga 15 PersenSebagai langkah antisipasi, Pemkab Karawang melanjutkan kebijakan efisiensi dalam penyusunan RAPBD 2027. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per SKPD.
Dalam kebijakan tersebut, setiap perangkat daerah ditargetkan melakukan efisiensi sebesar 15 persen setelah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat, belanja yang telah ditentukan peruntukannya (earmarked), serta belanja prioritas untuk pencapaian RPJMD.
Sejumlah pos belanja yang menjadi sasaran rasionalisasi di antaranya pengurangan belanja perangkat daerah sebesar 15 persen, pemangkasan perjalanan dinas sebesar 20 persen, penyesuaian standar satuan harga (SSH) biaya makan dan minum, hingga penghapusan belanja perangkat komputer dan sejumlah belanja operasional lainnya.
Tak hanya menekan belanja, Pemkab Karawang juga melakukan penyesuaian postur anggaran untuk menjaga keseimbangan APBD 2027.
Dalam pembahasan RAPBD 2027, defisit awal yang mencapai Rp657,30 miliar berhasil ditekan menjadi Rp234,72 miliar melalui optimalisasi pendapatan dan penyesuaian belanja.
Pada perkembangan pembahasan berikutnya, posisi defisit setelah memperhitungkan pembiayaan kembali disesuaikan menjadi sekitar Rp109,44 miliar.
Aang menegaskan, kebijakan efisiensi bukan berarti pemerintah daerah mengurangi komitmen terhadap pelayanan masyarakat maupun pembangunan. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara lebih selektif dan tepat sasaran.
"Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Pemkab Karawang tetap berkomitmen dan konsisten memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah," kata Asep Aang.
"Efisiensi dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi, bukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat," tegasnya.
Menurut Aang, keterbatasan fiskal juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat optimalisasi pendapatan, meningkatkan efektivitas belanja, serta memperluas kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Karawang yang maju, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan," pungkasnya.





