Jakarta, VIVA - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026).
Salah satu ketentuan penting dalam UU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Namun, mekanisme ini hanya dapat diterapkan terhadap aset dengan nilai minimal Rp1 miliar.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) draf RUU Perampasan Aset yang diterima Viva.
Pasal tersebut menyebutkan, perampasan aset tanpa putusan pidana harus memenuhi sejumlah kriteria.
Salah satunya, nilai aset yang akan dirampas sekurang-kurangnya mencapai Rp1 miliar.
"Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," demikian bunyi draf RUU Perampasan Aset, dikutip Kamis (19/11/2026).
Selain menetapkan batas minimal nilai aset, Pasal 6 juga mengatur kondisi pelaku tindak pidana yang memungkinkan penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana.
Ketentuan tersebut mencakup tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, hingga pelaku yang tidak diketahui identitas maupun keberadaannya.
Berikut isi lengkap Pasal 6 dalam BAB III tentang Aset Tindak Pidana yang Dapat Dirampas dalam draf UU Perampasan Aset:
Pasal 6
(1) Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap:
a. tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia;
b. tersangka atau terdakwa yang melarikan diri;
c. tersangka atau terdakwa yang sakit permanen;
d. pelaku yang tidak diketahui; atau
e. pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
(2) Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan nilai minimum Aset diatur dengan Peraturan Pemerintah.





