Gelar Perkara Dugaan Makar dan Penyadapan Presiden, Polri Libatkan Kompolnas

rctiplus.com
2 jam lalu
Cover Berita
Gelar Perkara Dugaan Makar dan Penyadapan Presiden, Polri Libatkan KompolnasNasional | okezone | Kamis, 19 November 2026 - 10:51

JAKARTA - Bareskrim Polri menggelar perkara terkait dugaan makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam kegiatan tertutup tersebut, polisi turut melibatkan sejumlah pihak internal maupun eksternal.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, gelar perkara tersebut dihadiri penyidik, Wasidik, Propam, Itwasum, Kompolnas, hingga ahli terkait.

"Kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," kata Susatyo kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Susatyo menjelaskan, gelar perkara tersebut bertujuan memastikan proses penyelidikan hingga penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujar Susatyo.

Baca Juga:Rayakan Hari Ulos Internasional, Airin Rico Waas: Ini Bukan Akhir, Tapi Awal Baru Industri Kreatif Medan Mendunia

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

 

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Terbaru, Polri juga menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Baca Juga:Demo di Prancis dan Italia Rusuh, Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Terlibat

Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.

#nasional

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
3 Anak WN Ukraina Tersangka Perekrut WNI Tentara Rusia Tetap Tinggal di Pemalang
• 20 jam lalurctiplus.com
thumb
10 Poin Substansi RUU Perampasan Aset: Penyitaan hingga Pengawasan Independen
• 17 jam lalukatadata.co.id
thumb
Respons Dasco soal Sosok Wapres Disebut Suka Pempek
• 30 menit lalukumparan.com
thumb
Musisi Perempuan Mendominasi di Grammy 2027, RAYE Pimpin dengan 11 Nominasi
• 20 jam lalubeautynesia.id
thumb
Pihak Sarwendah Sebut Kesaksian Fitri Salhuteru yang Bersumber dari Ruben Onsu Hanya Pendapat: Kita Serahkan ke Majelis Hakim
• 2 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.