Inilah 7 Poin Perampasan Aset yang Disahkan DPR RI Jadi UU Setelah 18 Tahun Terkatung-katung

harianfajar
1 jam lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – DPR RI akhirnya mengesahkan tujuh poin penting pengaturan perampasan aset menjadi undang-undang setelah pembahasannya terkatung-katung selama 18 tahun sejak pertama kali digagas pada 2008.

Ketujuh poin tersebut mencakup jenis tindak pidana yang asetnya dapat dirampas, kategori aset yang menjadi objek perampasan, mekanisme penyitaan melalui maupun tanpa putusan pidana, hingga pembentukan badan khusus untuk mengelola aset hasil kejahatan.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dengan didampingi empat wakil pimpinan, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR tercatat hadir atau menandatangani daftar kehadiran dalam rapat yang diikuti seluruh fraksi tersebut.

Sebelum pengesahan dilakukan, Puan meminta persetujuan masing-masing fraksi untuk membawa RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan.

Seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan sehingga RUU tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang.

Keputusan paripurna itu merupakan kelanjutan dari kesepakatan seluruh fraksi dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut menghasilkan persetujuan bulat agar RUU Perampasan Aset dibawa ke paripurna untuk disahkan tanpa catatan dari fraksi-fraksi.

Penyelesaian regulasi ini menjadi perhatian karena pembahasannya telah berlangsung sejak 2008, tetapi selama bertahun-tahun tidak kunjung mencapai tahap pengesahan.

Perwakilan Fraksi PKS Nasir Djamil menyebut regulasi tersebut merupakan produk legislasi yang sangat dinantikan masyarakat.

“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar Nasir.

Pengesahan tersebut juga berlangsung lebih cepat dari tenggat yang diberikan pemerintah, yakni 15 Desember 2026, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan, substansi RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme pengambilan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, baik melalui putusan pengadilan pidana maupun tanpa putusan pidana.

Menurut Eddy, aturan tersebut tidak hanya menyasar aset hasil korupsi, tetapi juga harta yang berkaitan dengan sejumlah kejahatan serius lainnya.

Jenis tindak pidana yang masuk dalam cakupan pengaturan meliputi narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Eddy menekankan bahwa pelaksanaan perampasan aset harus dilakukan secara adil, mulai dari proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan barang yang telah dirampas.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat, Rabu (18/11/2026).

Berikut 7 Poin Utama UU Perampasan Aset

1. Cakupan tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset

UU ini menetapkan sejumlah kategori kejahatan yang memungkinkan aset terkait tindak pidana dirampas, yakni korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

2. Jenis aset yang dapat dirampas

Regulasi ini mengatur kategori aset yang dapat menjadi objek perampasan apabila memenuhi persyaratan sebagai aset hasil tindak pidana atau memiliki keterkaitan dengan kejahatan yang diatur.

3. Mekanisme perampasan dengan atau tanpa putusan pidana

Terdapat dua jalur hukum dalam proses perampasan aset, yakni berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture serta tanpa didasarkan pada putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.

4. Pembentukan badan khusus pengelola aset

Pengelolaan aset yang telah dirampas beserta mekanisme pengawasannya akan ditangani badan khusus yang pembentukannya menjadi kewenangan Presiden.

5. Pengawasan secara berkala dan akuntabel

Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset wajib berada dalam sistem pengawasan berkala untuk memastikan prosesnya berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi

UU ini mengatur penerapan sistem pengelolaan aset yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendukung proses administrasi dan pengawasan.

7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset

Aspek pembiayaan juga menjadi bagian dari pengaturan untuk mendukung seluruh tahapan perampasan dan pengelolaan aset agar dapat berjalan sesuai ketentuan. (*)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
[FULL] Bareskrim Bongkar Jaringan Narkoba Malaysia-Madura, Sita Aset Rp150 M dan Transaksi Rp2,9 T
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Peluang Perajin Daerah Memperluas Pasar Internasional Melalui INACRAFT 2027
• 15 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Dilaporkan Atas Dugaan Doxing Pendemo, Ruben Onsu Tanggapi Santai
• 18 jam lalucumicumi.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 2 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Foto: Menjajal Sensasi Wisata Air Baru di Kalimalang Bekasi
• 18 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.