Insentif Pembelian EV Cuma Sementara, Forkindo Minta Pemerintah Perkuat Industri Hulu

kumparan.com
14 jam lalu
Cover Berita

Sekretaris Jenderal Forum Pengembang Kendaraan Listrik Indonesia (Forkindo), Achmad Widjaja memandang pembentukan ekosistem industri kendaraan listrik di sektor hulu, akan berdampak lebih besar dan luas pada masa transisi elektrifikasi saat ini.

Achmad mengatakan, salah satu bentuk bantuan pemerintah terhadap industri adalah insentif pembelian. Itu dinilainya dapat memantik pasar domestik, namun belum cukup untuk menggerakkan roda industri komponen lokal secara efektif.

"Kita bisa jalan, asal pemerintah ada ketegasan. Untuk industri hulu, industri perantara, industri hilir, selama ini kan yang selalu diperhatikan lebih condong ke hilir. Jadi kalau awalnya sudah benar, maka nanti di ujung akan beres," buka Achmad di Jakarta, Rabu (18/11).

Insentif yang diberikan di hilir seperti potongan harga Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik beberapa tahun lalu, atau diskon PPn untuk pembelian mobil listrik dikatakannya bersifat sementara. Hanya efektif untuk menarik minat pembeli langsung.

"Pemerintah jangan terlalu fokus di ujung, hulu juga. Kalau memang swasta merasa berat atau tidak bisa melakukan karena faktor kapital, di situ peran pemerintah untuk intervensi. BUMN sekarang yang sudah satu pintu dengan Danantara bisa pull di dalam sana," katanya.

"Di dalam mana? Di hulu, seperti negara-negara maju itu peran pemerintah lebih banyak di hulu. Karena kita di industri menjadi bagian dari turunannya, agar industri yang di tengah atau perantara dan hilirnya jadi," terang Achmad.

Achmad menjelaskan, bila kelompok industri yang berada di tengah seperti perusahaan atau pabrik pemasok komponen otomotif dapat lebih banyak dilibatkan, maka dengan sendirinya harga kendaraan listrik akan lebih kompetitif di pasaran.

"Jadi, bukan berarti seluruh insentif harus diberikan langsung kepada konsumen. Hal ini perlu diselaraskan agar dukungan pemerintah lebih berimbang," paparnya.

Forkindo sendiri mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) seiring berjalannya tahun. Periode 2026 menjadi akhir dari batas ketentuan minimal 40 persen, dan akan berubah mulai tahun depan.

Untuk periode 2027 hingga 2029 minimal nilai TKDN untuk kendaraan listrik berada pada level 60 persen, dan meningkat lagi menjadi 80 persen mulai 2030. Apalagi, Forkindo mengungkapkan impor utuh mobil listrik juga turun 48 persen.

Lantaran seluruh produsen wajib membuat model-modelnya di dalam negeri bila ingin mendapatkan manfaat insentif dari pemerintah. Achmad berharap pemerintah dapat menjaga konsistensi kebijakan untuk industri manufaktur otomotif di Tanah Air.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Komisi X DPR Minta Pemerintah Libatkan BRIN dan Kampus untuk Kaji Relokasi Badak Jawa
• 5 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Sestama BNPB Kembali Jadi Diperiksa KPK dalam Kasus Dana Kebencanaan
• 12 jam lalurepublika.co.id
thumb
Indonesia Tawarkan Kerja Sama Industri Pertahanan dengan Jerman, Gabungkan Teknologi dan Kapasitas Produksi
• 6 jam lalupantau.com
thumb
OJK Upayakan Ganti Rugi Investor Korban Manipulasi Saham Rampung Secepatnya
• 6 jam lalukumparan.com
thumb
Sempat Bersitegang, Xi Jinping dan Sanae Takaichi Akhirnya Berjabat Tangan di KTT APEC
• 19 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.