Penantian panjang selama 18 tahun atas hadirnya payung hukum perampasan aset akhirnya mencapai titik krusial. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi dibawa ke Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuhttps://www.metrotvnews.com/search?query=korupsik pengambilan keputusan pembicaraan tingkat kedua.
Laporan penyusunan regulasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di hadapan pimpinan dewan, anggota parlemen, serta perwakilan pemerintah. Ia menegaskan bahwa pengesahan aturan ini sudah sangat mendesak.
"Sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu, dan sudah satu tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III, tepatnya sejak Agustus 2025," ujar Habiburokhman dalam tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 19 November 2026.
Menurut dia, pengesahan RUU Perampasan Aset didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengubah paradigma penegakan hukum di Indonesia. Selama ini, sistem pemidanaan dinilai terlalu bertumpu pada pemenjaraan pelaku dan bergantung penuh pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pengelolaan aset masih berjalan terpisah-pisah dan penindakan lebih banyak berkutat pada kasus korupsi konvensional.
Melalui aturan baru ini, negara menggeser fokusnya menuju keadilan dan pemulihan, yakni mengembalikan kerugian negara sekaligus memulihkan hak para korban kejahatan.
Empat Pilar Arsitektur Hukum
Untuk mewujudkan tujuan keadilan dan pemulihan tersebut, Habiburokhman memaparkan bahwa arsitektur hukum RUU Perampasan Aset ditopang oleh empat pilar utama.
1. Asas dan Ruang Lingkup
Pelaksanaan perampasan aset wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta asas proporsionalitas. Ruang lingkup aturan ini juga diperluas agar dapat menjerat tindak pidana lain di luar korupsi, seperti investasi fiktif dan kejahatan finansial modern berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak masyarakat. Meski fokus pada perampasan harta hasil kejahatan, sanksi pidana berat, termasuk ancaman pidana mati bagi koruptor—tetap dipertahankan.
2. Prosedur Presisi
RUU ini menyempurnakan hukum acara melalui mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based). Agar pelaksanaannya tidak serampangan, aturan ini menetapkan pembagian kewenangan yang jelas antarpihak guna mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
3. Tata Kelola dan Transparansi
Agar tidak lagi terjadi fragmentasi atau tumpang tindih, seluruh siklus pengelolaan aset rampasan akan ditangani secara terpadu oleh badan profesional yang independen. Pengelolaan tersebut juga terintegrasi dengan sistem informasi aset berbasis teknologi informasi.
4. Restorasi Berkeadilan
Pilar terakhir menjamin kepastian pengembalian aset kepada para korban tindak pidana. Di saat yang sama, undang-undang ini tetap memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.
Baca Juga :
Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR Jadi Undang-Undang
Penyempurnaan Judul dan Akses Publik Penuh
Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah melakukan uji tuntas substansi terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Salah satu hasil penting dari masukan masyarakat sipil adalah penyempurnaan judul RUU.
Semula, regulasi ini hanya berjudul RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Judul tersebut kemudian diperjelas menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
"Jadi, tindak pidana lainnya itu hanya terbatas, fokus utamanya tetap di tindak pidana korupsi," kata Habiburokhman.
Ia menambahkan, seluruh penyusunan RUU mengedepankan partisipasi publik bermakna (meaningful participation) dan keterbukaan informasi. Komisi III menggelar sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, organisasi masyarakat, dan mahasiswa.
Selain itu, Komisi III melaksanakan kunjungan kerja spesifik serta reses ke 15 provinsi, sementara 46 anggotanya turun langsung menyosialisasikan rancangan aturan tersebut ke daerah pemilihan masing-masing.
Seluruh rangkaian pembahasan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat panitia kerja (panja), hingga rapat teknis penyempurnaan redaksi di tim perumus dan tim sinkronisasi, digelar secara terbuka. Masyarakat dan pers dapat memantau langsung dari balkon ruang sidang, menyaksikan siaran melalui kanal YouTube DPR RI dan TV Parlemen, mengunduh draf di situs resmi DPR, serta diawasi langsung oleh mahasiswa magang.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Hukum, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.




