UU Perampasan Aset Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas Aset, Ini Tugasnya!

viva.co.id
1 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-undang.

UU tersebut mengatur pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas pengelola aset. Aturan mengenai pembentukan badan itu tercantum dalam Pasal 53 hingga Pasal 67.

Baca Juga :
18 Tahun Penantian! Akhirnya DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset jadi Undang-undang
DPR Ungkap Hal Penting dalam RUU Perampasan Aset: Uang Korban Harus Kembali ke Korban!

Pasal 53 ayat (1) berbunyi, "Pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden."

Sementara Pasal 52 ayat (2) menyatakan pengelolaan aset dilaksanakan secara transparan dan terbuka berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden," tulis Pasal 53 ayat (3).

Selanjutnya, Pasal 54 mengatur mengenai tugas badan pengelola aset rampasan.

Pasal 54 ayat (2), berbunyi "Tugas pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengelolaan aset sebelum adanya putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengelolaan aset setelah adanya putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tugas sebagaimana tersebut meliputi penyimpanan aset tindak pidana, pengamanan aset tindak pidana, pemeliharaan aset tindak Pidana, dan penilaian aset tindak pidana Tugas pengelolaan aset tersebut meliputi pengembangan aset tindak pidana, penggunaan aset tindak pidana, penjualan melalui lelang atau penjualan tanpa melalui lelang terhadap aset tindak pidana, pemanfaatan aset tindak pidana, dan pengembalian aset tindak pidana.

"Tugas pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik negara," tulis Pasal 54 ayat (5).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan pengelola aset tersebut diawasi oleh badan pengawas yang pembentukannya diatur dalam Pasal 60 RUU Perampasan Aset. Badan pengawas itu juga bertugas mengawasi pelaksanaan perampasan aset.

"Pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden," tulis Pasal 61 ayat (1).

Badan pengawas nantinya beranggotakan lima orang yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu masa jabatan.

Badan pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa pengacara negara sesuai UU Perampasan Aset.

Baca Juga :
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Hari Ini
Bakal Dibawa ke Paripurna, Ini 10 Poin Pembahasan dalam RUU Perampasan Aset
UU Perampasan Aset Diharapkan Tak Hanya Bermanfaat Bagi Negara, tapi juga Masyarakat

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
LPSK NTT Dampingi Korban Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang
• 10 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Prabowo Duduk Samping Putin Saat Makan Malam KTT APEC, Didit Mendampingi
• 10 jam laludetik.com
thumb
Terdesak Dominasi Mobil China, Ford Incar Segmen Pasar Ini di RI
• 20 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Kasus Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok, Pramono Tunggu Hasil Audit dan Investigasi
• 20 jam lalukumparan.com
thumb
Kabar Baik! Kemenag Siapkan Formasi CPNS Guru 2027, Ada Sertifikasi dan BPJS Gratis untuk 100 Ribu Guru
• 10 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.