Jakarta, VIVA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-undang.
UU tersebut mengatur pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas pengelola aset. Aturan mengenai pembentukan badan itu tercantum dalam Pasal 53 hingga Pasal 67.
Pasal 53 ayat (1) berbunyi, "Pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden."
Sementara Pasal 52 ayat (2) menyatakan pengelolaan aset dilaksanakan secara transparan dan terbuka berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan presiden," tulis Pasal 53 ayat (3).
Selanjutnya, Pasal 54 mengatur mengenai tugas badan pengelola aset rampasan.
Pasal 54 ayat (2), berbunyi "Tugas pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengelolaan aset sebelum adanya putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengelolaan aset setelah adanya putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Tugas sebagaimana tersebut meliputi penyimpanan aset tindak pidana, pengamanan aset tindak pidana, pemeliharaan aset tindak Pidana, dan penilaian aset tindak pidana Tugas pengelolaan aset tersebut meliputi pengembangan aset tindak pidana, penggunaan aset tindak pidana, penjualan melalui lelang atau penjualan tanpa melalui lelang terhadap aset tindak pidana, pemanfaatan aset tindak pidana, dan pengembalian aset tindak pidana.
"Tugas pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik negara," tulis Pasal 54 ayat (5).
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan pengelola aset tersebut diawasi oleh badan pengawas yang pembentukannya diatur dalam Pasal 60 RUU Perampasan Aset. Badan pengawas itu juga bertugas mengawasi pelaksanaan perampasan aset.
"Pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden," tulis Pasal 61 ayat (1).
Badan pengawas nantinya beranggotakan lima orang yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu masa jabatan.
Badan pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa pengacara negara sesuai UU Perampasan Aset.





