Pemerintah Diminta Beri Kepastian Hukum dan Usaha bagi IHT

suarasurabaya.net
1 jam lalu
Cover Berita

Pemerintah diminta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha industri hasil tembakau (IHT) yang tengah menghadapi tekanan regulasi dan fiskal serta peredaran rokok ilegal yang tidak menanggung kewajiban yang sama.

Hendry Wardana Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menyampaikan kondisi yang dihadapi IHT saat ini dapat berdampak bagi keberlangsungan industri legal.

“Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026), dilansir Antara.

Lebih lanjut, dampak itu turut menyentuh tenaga kerja yang saat ini sekitar 500.000 pekerja terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok, karena itu tekanan terhadap industri legal juga beresiko pengaruhi keberlangsungan pekerja.

“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan,” katanya.

Hendry menilai kenaikan cukai yang tinggi dan berbagai aturan terhadap industri juga ikut mendorong pertumbuhan rokok ilegal, sementara produksi rokok legal menurun.

Menurutnya di sejumlah daerah peredaran rokok ilegal telah mencapai 20 –30 persen, kondisi itu semakin menekan industri legal yang harus memenuhi kewajiban cukai dan regulasi.

“Oleh karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang,” ujarnya.

Ia menekankan kepastian kebijakan dan penindakan terhadap produk ilegal menjadi penting untuk menjaga daya saing industri legal, sebab ketika ruang usaha semakin sempit, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga investasi, produksi, dan pekerja yang bergantung pada keberlangsungan industri.

Secara terpisah Shinta W. Kamdani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan dunia usaha membutuhkan ruang yang cukup untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian.

“Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlangsungan aktivitas ekonomi, kebijakan perpajakan, perizinan, dan regulasi teknis juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap biaya produksi, investasi, dan daya beli masyarakat.

Ia menambahi bahwa pasalnya semakin besar tekanan terhadap biaya usaha, semakin terbatas pula ruang perusahaan untuk berekspansi dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, dunia usaha membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian agar perusahaan berani melanjutkan investasi.

“Ketika pemerintah mengharapkan dunia usaha terus meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah, penting pula untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh,” katanya.

Insentif yang tepat sasaran, lanjut Shinta dapat menjadi stimulus agar perusahaan berani berekspansi, meningkatkan produktivitas, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.(ant/fia/lta/iss)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bareskrim Akan Gelar Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden di Kejagung Besok
• 43 menit lalurctiplus.com
thumb
Apel akbar Satlinmas Banten dorong kesiapsiagaan masyarakat
• 20 jam laluantaranews.com
thumb
Xi dan Putin Bertemu di Shenzhen Jelang Pertemuan Trilateral dengan Trump
• 22 jam lalumetrotvnews.com
thumb
KDM Tetapkan Siaga Bencana Hidrometeorologi, BPBD Kota Cimahi Merespons
• 15 jam lalurepublika.co.id
thumb
Kompetisi Kreasi Astra Resmi Digelar, Ajak Masyarakat Berbagi Semangat Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia
• 16 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.