Praktik jual-beli data pribadi semakin marak dengan berbagai modus, mulai dari penjualan rekening bank, kartu tanda penduduk (KTP), hingga foto wajah. Masyarakat ditawari sejumlah uang sebagai imbalan jika bersedia menyerahkan data maupun akses identitas pribadinya.
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri memperingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran itu. Sebab, rekening bank yang dijual atau dipinjamkan kepada orang lain berpotensi digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan.
“Rekening bank, kartu ATM, PIN, hingga akses mobile banking bisa disalahgunakan untuk menampung dan memindahkan uang hasil kejahatan, seperti penipuan online dan perjudian online,” tulis Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam unggahan di Instagram, Selasa (17/11).
Bareskrim menjelaskan, pemilik rekening asli berisiko menghadapi pemeriksaan aparat penegak hukum, pemblokiran atau pembatasan aktivitas rekening, hingga konsekuensi hukum apabila terbukti terlibat atau memenuhi unsur tindak pidana.
Selain itu, riwayat transaksi mencurigakan pada rekening dapat memengaruhi reputasi pemilik di mata layanan perbankan, baik saat ini maupun pada masa mendatang.
Masyarakat pun diimbau tidak menjual, menyewakan, atau meminjamkan rekening kepada siapa pun. Pemilik rekening juga diminta tidak memberikan kartu ATM, PIN, kode OTP, password, maupun akses mobile banking kepada orang lain.
Jika rekening atau akses perbankan telanjur diserahkan atau diketahui telah disalahgunakan, masyarakat diminta segera menghubungi pihak bank terkait.
Sebelumnya, Bareskrim Polri membongkar sindikat tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan judi online pada Senin (16/11). Dalam pengungkapan tersebut, aparat menyita aset senilai Rp 28 miliar dan memblokir 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung serta menyamarkan aliran dana hasil judi online.
Bareskrim juga mengungkap praktik jual-beli rekening sebagai salah satu sarana operasional judi online. Dari penelusuran rekening yang diblokir, penyidik menemukan sejumlah rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain.
Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Alfret Jacob Tilukay mengatakan, sebagian warga Indonesia diminta membuat rekening dengan imbalan uang berkisar Rp 150.000 hingga Rp 250.000.
“Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” kata Alfret dalam konferensi pers, dikutip Senin (16/11).
Selain rekening bank, data identitas dan biometrik masyarakat Indonesia menjadi sasaran praktik jual-beli data pribadi. Belakangan, ramai pembahasan di media sosial mengenai sejumlah warga negara asing asal Cina yang diduga mengumpulkan KTP dan foto wajah warga Indonesia di sejumlah desa. Data ini diduga digunakan untuk membuat akun kecerdasan buatan (AI) Claude.
Sebagai imbalan, pengepul memberikan uang tunai kepada masyarakat yang bersedia menjalani proses verifikasi identitas. Dalam salah satu unggahan media sosial yang belum dapat dikonfirmasi kebenarannya, tarif untuk setiap verifikasi disebut mencapai US$ 20 atau Rp 365.000 (kurs Rp 18.269 per US$).
Akun yang berhasil dibuat melalui proses verifikasi menggunakan identitas warga Indonesia tersebut diduga kemudian ditawarkan kepada pengguna di Cina.
Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menyebut bisnis verifikasi akun ini menyebar luas karena Anthropic tidak menjual layanan Claude secara komersial di Cina.
Menurut Alfons, sejak April 2026, Claude mulai meminta sebagian penggunanya melakukan verifikasi identitas menggunakan kartu identitas resmi dan swafoto langsung. Kondisi ini membuat identitas asli warga negara ketiga menjadi sarana untuk mengakses layanan tersebut bagi pihak yang diblokir.
“Dan sejak April 2026, (Claude) mulai meminta sebagian penggunanya memverifikasi identitas dengan kartu identitas resmi dan swafoto langsung. Bagi pihak yang diblokir, identitas asli warga negara ketiga menjadi ‘kunci’ masuk,” kata Alfons dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).
Alfons juga mengaitkan fenomena tersebut dengan temuan Anthropic pada Februari 2026. Saat itu, Anthropic mengungkap dugaan serangan distilasi yang dilakukan sejumlah laboratorium AI asal Cina, yakni DeepSeek, Moonshot, dan Minimax.
Aksi itu memungkinkan laboratorium AI menyerap kemampuan Claude melalui 24.000 akun palsu dan lebih dari 16 juta percakapan untuk melatih model AI mereka sendiri.
Meski motif di balik bisnis verifikasi akun Claude belum diketahui, Alfons memperingatkan bahwa KTP dan data biometrik merupakan kombinasi identitas yang berisiko disalahgunakan.
Data yang telah dikumpulkan pengepul berpotensi dijual kembali untuk berbagai kejahatan, mulai dari pembukaan rekening, pengajuan pinjaman online ilegal, hingga pencatutan identitas sebagai pelaku tindak kejahatan.
Alfons mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Polri, serta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menindak tegas praktik pengumpulan KTP dan foto wajah tersebut.
Ia juga menyebut Komdigi dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat mendeteksi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara berulang. Selain itu, pemerintah dapat membuka kanal komunikasi resmi dengan Anthropic dan penyedia layanan verifikasi identitas agar akun yang dibuat menggunakan identitas hasil jual-beli dapat dinonaktifkan.
Alfons mengingatkan masyarakat agar tidak menyerahkan foto KTP maupun rekaman wajah kepada orang yang tidak dikenal, terutama jika ditawari imbalan uang.
Jika telanjur menyerahkan data pribadi, masyarakat diminta segera melapor ke kantor polisi terdekat, memeriksa riwayat kredit atas nama sendiri melalui layanan SLIK OJK, serta mewaspadai tagihan atau pesan mencurigakan.




