Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung jalannya pengambilan keputusan tingkat dua tersebut. Sebelum membuka persidangan, Puan memastikan kuorum rapat telah terpenuhi berdasarkan laporan kesekretariatan dewan.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI,” ujar Puan saat membuka rapat.
Usai mendengarkan laporan hasil pembahasan tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari Habiburakhman, Puan meminta persetujuan kepada seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan undang-undang tersebut.
"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan kepada peserta sidang.
"Setuju," jawab forum paripurna yang diikuti ketukan palu tanda pengesahan.
Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan memuat total 74 pasal beserta konsideran dan penjelasannya. Sebelum dibawa ke paripurna, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada pembicaraan tingkat pertama, Rabu (18/11).
Aturan baru ini merangkum 10 pokok substansi utama dalam pembaruan hukum penindakan kejahatan dan pemulihan kerugian negara.
Pointersebut mencakup mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. perluasan objek sitaan hingga kejahatan penipuan berbasis teknologi informasi, serta jaminan pengembalian aset secara optimal kepada para korban tindak pidana.
Selain itu, undang-undang ini mengatur pengelolaan aset sitaan oleh badan khusus yang profesional dengan diawasi langsung oleh lembaga independen.
Aturan ini juga memuat pasal pengaman guna mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangan perampasan aset, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.


.jpg)

