Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hari ini, Kamis (19/11), bukan dilakukan karena adanya desakan maupun paksaan dari pihak mana pun.
Menurutnya, pengesahan tersebut dilakukan setelah melalui proses pembahasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Puan memaparkan, DPR telah menggelar 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Selain itu, DPR juga melakukan 15 kunjungan kerja ke 15 provinsi untuk mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat.
“Bahkan juga sudah melakukan kunjungan ke 46 dapil pemilihan untuk menyerap aspirasi akar rumput. Juga sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” ujarnya.
Puan berharap, RUU Perampasan Aset yang disahkan menjadi undang-undang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
“Khususnya bagi tujuan awal yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi keterkaitan atau kemudian maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh kita semua atau masyarakat,” tuturnya.
Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Sudah Diusulkan Sejak 18 Tahun LaluSementara itu, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan pengesahan beleid tersebut merupakan hasil dari proses panjang. Ia menyebut, RUU Perampasan Aset telah diusulkan sejak 18 tahun lalu.
“Pertama-tama kita perlu menyampaikan mengapa undang-undang ini sangat mendesak untuk disahkan. Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal, dahulu ya, 18 tahun yang lalu, dan sudah satu tahun lebih undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025 ya, diproses di Komisi III DPR RI,” kata Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui uji tuntas substansi dengan melibatkan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Salah satu hasil pembahasan tersebut adalah perubahan judul RUU. Semula, rancangan aturan itu berjudul RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Namun, setelah mendapatkan masukan dari masyarakat sipil, judulnya disempurnakan menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
“Jadi yang lainnya itu hanya terbatas, tapi fokusnya adalah di tindak pidana korupsi,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman kemudian memaparkan empat pilar utama yang menjadi arsitektur hukum dalam UU Perampasan Aset.
Pilar pertama adalah asas dan ruang lingkup. Dalam pengaturannya, DPR memastikan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan proporsionalitas tetap menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset.
Selain itu, ruang lingkup tindak pidana diperluas untuk mencakup kejahatan finansial dan kejahatan berbasis teknologi informasi. Namun, sanksi pidana berat, termasuk pidana mati bagi koruptor, tetap dipertahankan.
Pilar kedua adalah prosedur yang presisi. Dalam hal ini, undang-undang mengatur mekanisme non-conviction based dengan pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
Pilar ketiga berkaitan dengan tata kelola dan transparansi. Pengelolaan aset akan dilakukan melalui siklus penuh oleh badan profesional yang independen dan didukung sistem informasi aset.
Sementara itu, pilar keempat adalah restorasi berkeadilan. Pilar ini menjamin pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta memberikan perlindungan secara proporsional kepada pihak ketiga yang beriktikad baik.
Habiburokhman mengatakan, ruang lingkup tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset juga mengalami penyempurnaan setelah DPR menerima berbagai masukan dari masyarakat.
Semula, terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup rancangan undang-undang tersebut. Namun, setelah melalui pembahasan, ruang lingkupnya disesuaikan dengan memfokuskan pengaturan pada tindak pidana korupsi dan sejumlah tindak pidana lainnya.
Adapun tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup UU Perampasan Aset meliputi:
Tindak pidana korupsi.
Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
Tindak pidana penyelundupan manusia.
Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Tindak pidana perdagangan orang.
Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Habiburokhman mencontohkan tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong, hingga penipuan berkedok perjalanan ibadah umrah dan haji.
“Ini seperti investasi bodong ya. Sering datang ke Komisi III hampir tiap bulan ada korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, travel umroh dan haji bodong, korbannya sangat banyak sekali. Hambatannya kemarin ketika pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan,” kata Habiburokhman.
“Dia rela masuk penjara, tapi dia sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah ya, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban. Dengan undang-undang ini kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat lewat putusan pengadilan,” sambungnya.
Habiburokhman mengatakan DPR juga memperkuat sejumlah ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.
“Kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, atau digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara,” kata Habiburokhman.
“Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, lalu ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital,” tambahnya.
Habiburokhman juga memaparkan perjalanan pembahasan RUU Perampasan Aset hingga akhirnya disepakati untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11).
Ia mengatakan, proses tersebut mulai berjalan di Komisi III DPR pada Agustus 2025. Saat itu, pimpinan Komisi III dipanggil oleh Wakil Ketua DPR Dasco untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Pada September 2025, Komisi III menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun draf RUU. Setelah itu, DPR melanjutkan proses pembahasan melalui sejumlah RDP dan RDPU dengan berbagai pihak.
Selanjutnya, pada 6 Oktober 2026, RUU Perampasan Aset disepakati sebagai usul inisiatif DPR. Kemudian, pada 5 November 2026, pembahasan Panja RUU Perampasan Aset dimulai.
Puncaknya, pengambilan keputusan tingkat pertama dilakukan pada Rabu (18/11) dan dipimpin langsung oleh Dasco.
Habiburokhman menyebut, Dasco berperan sejak awal mendorong percepatan pembahasan hingga proses pengambilan keputusan tingkat pertama.
“Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini,” tutur Habiburokhman.
“Itu Agustus 2025. September 2025 ya, kita menugaskan kepada Badan Keahlian untuk membuat draf, lalu RDP, RDPU, RDPU, 6 Oktober 2026 disepakati sebagai usul inisiatif DPR, 5 November 2026 kick off Panja ya, dan kemarin dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam, Pak Sufmi Dasco Ahmad, pengambilan putusan tingkat pertama. Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan,” pungkasnya.





