Habiburokhman Ungkap Alasan Bentuk 2 Badan Baru di UU Perampasan Aset

kumparan.com
51 menit lalu
Cover Berita

DPR RI menjelaskan alasan pembentukan 2 badan baru dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Pembentukan kedua badan tersebut dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus mengawasi pelaksanaan perampasan aset agar tidak disalahgunakan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Badan Pengelola Perampasan Aset akan dipisahkan dari aparat penegak hukum. Menurutnya, pemisahan tersebut diperlukan agar aparat penegak hukum tidak memiliki kepentingan dalam menentukan jumlah aset yang dirampas sekaligus mengelola hasil rampasannya.

“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia mengatakan, pemisahan fungsi antara aparat penegak hukum dan badan pengelola juga diterapkan di sejumlah negara. Habiburokhman mencontohkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang memisahkan badan pengelola hasil perampasan aset dari aparat penegak hukum.

Selain Badan Pengelola Perampasan Aset, UU tersebut juga mengatur pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Habiburokhman mengatakan, badan tersebut diperlukan untuk memastikan kewenangan dalam UU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa maupun aparat penegak hukum.

“Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Menurut Habiburokhman, keberadaan Badan Pengawas Perampasan Aset juga menjadi instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan yang diberikan melalui UU tersebut.

Dalam konferensi pers tersebut, ia turut menjelaskan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Pengawas Perampasan Aset yang melibatkan presiden dan DPR. Menurutnya, mekanisme tersebut serupa dengan proses pengisian sejumlah lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).

“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu, antara eksekutif dengan legislatif. Itu kita saling mengontrol,” kata Habiburokhman.

Reporter: Yovita Arnelia Putri Rismanto

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Gaduh Kabar Sekolah Rakyat Dibangun di Hutan Kota UI, Cak Imin Minta Jangan Terpancing Informasi Tak Benar
• 22 jam laludisway.id
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 9 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Pohon Tumbang Timpa Kendaraan di Jonggol Bogor Dievakuasi, 2 Orang Terluka
• 17 jam laludetik.com
thumb
Jejak Mencekam Saat Polri Geledah Posko Dugaan Makar Listyo Sigit Cs di Cipete
• 9 jam lalutvonenews.com
thumb
Connie Bakrie Bongkar Hal yang Perlu Dikawal Usai Gibran Mundur: Akhirnya Dia Sadar dengan Kesalahannya
• 6 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.