SURABAYA – Bank Indonesia (BI) Jawa Timur memperkuat sinergi pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintah daerah, dan perluasan akses keuangan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Ketiga agenda tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Timur di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Ibrahim mengatakan, ketiga tim memiliki mandat berbeda, tetapi membawa visi yang sama, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Penguatan sinergi diperlukan agar stabilitas harga, digitalisasi, dan akses keuangan dapat berjalan beriringan.
“Kalau TPID memastikan bagaimana stabilitas menjadi fondasi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Demikian juga TP2DD adalah mendukung efisiensi dengan ekosistem digitalisasi yang semakin kuat, baik itu oleh masyarakat maupun oleh Pemda. TPAKD terkait dengan akses keuangan dalam memberikan kesempatan yang semakin luas kepada UMKM,” ujar Ibrahim dalam doorstop bersama awak media.
Menurutnya, stabilitas, digitalisasi, dan akses keuangan yang semakin baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Ibrahim juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta seluruh bupati dan wali kota yang selama ini mendukung pelaksanaan tiga agenda tersebut.
Dari sisi perekonomian, Ibrahim menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2026 mencapai 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,47 persen. Kinerja tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,68 persen dan investasi sebesar 8,69 persen.
Sementara itu, inflasi Jawa Timur pada Oktober 2026 tercatat 3,09 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen. Meski demikian, sejumlah risiko menjelang Nataru tetap perlu diantisipasi, terutama peningkatan permintaan, gangguan pasokan dan distribusi, serta kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
“Karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi tepat sasaran, dan koordinasi TPID harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru,” pungkas Ibrahim.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memimpin HLM tersebut menegaskan, pengendalian inflasi, digitalisasi, dan perluasan akses keuangan merupakan tiga agenda yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta membuka peluang produktivitas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Pengendalian inflasi menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi memperkuat efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sementara akses keuangan yang inklusif membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas. Karena itu, ketiganya harus berjalan beriringan,” kata Khofifah.
Dalam menghadapi Nataru, Khofifah meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan ketersediaan bahan pokok, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi. Berdasarkan histori inflasi 2023–2025, terdapat tiga komoditas yang perlu mendapat perhatian, yakni cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat strategi 4K, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah tersebut dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, EPIK Mobile, pemantauan harga dan pengawasan pasar, serta penguatan kerja sama antardaerah antara wilayah surplus dan defisit.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan hasil pembahasan HLM dalam doorstop menjelaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sektor pertanian, Bulog, hingga Pertamina, telah menyampaikan kesiapan pasokan untuk menghadapi periode Natal dan Tahun Baru.
“Untuk ketersediaan bahan pokok, tadi sudah disampaikan oleh semua stakeholder, mulai dari Disperindag, Pertanian, kemudian Bulog, Pertamina menyatakan bahwa dalam menghadapi Natal ini seluruh kebutuhan dipastikan stok cukup. Kemudian harga bisa terkendali dan terjangkau, dan yang paling penting lagi adalah distribusinya juga akan dilakukan pengawalan supaya semua bisa terdistribusi dengan baik di lapangan,” jelasnya.
Sekda menambahkan, apabila ditemukan kendala dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah akan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara TPID provinsi, kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan terkait.
Pada aspek digitalisasi, Sekda menyebut capaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Jawa Timur telah mencapai 98,3 persen. Meski tergolong baik, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, termasuk kesiapan ekosistem pendukung transaksi digital.
Salah satu hal yang dibahas adalah implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Menurutnya, kelancaran penggunaan instrumen tersebut tidak hanya bergantung pada kesiapan internal pemerintah, tetapi juga dukungan pihak ketiga yang perlu menyesuaikan diri dengan sistem transaksi elektronik.
Sementara itu, Khofifah mendorong empat arah kebijakan digitalisasi, yakni penyederhanaan proses bisnis dan perluasan insentif; digitalisasi UMKM dan pasar serta optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI); peningkatan rasio pajak daerah melalui integrasi dan pertukaran data; serta penguatan ekosistem digital melalui pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan penguatan pusat data.
Ia juga meminta optimalisasi fitur pembayaran daring KKI pada e-Katalog untuk transaksi pemerintah, sekaligus memperluas pembayaran pajak daerah secara digital.
“Digitalisasi tidak boleh berhenti pada hadirnya aplikasi baru. Digitalisasi harus benar-benar mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan kemandirian fiskal semakin kuat,” ujarnya.
Dalam agenda TPAKD, Khofifah menekankan bahwa perluasan akses keuangan harus disertai peningkatan literasi dan perlindungan konsumen. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Jawa Timur mencapai 72,07 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69,57 persen. Sementara indeks inklusi keuangan Jawa Timur tercatat 91,86 persen.
Namun, tantangan perlindungan masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal masih perlu menjadi perhatian. Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat Jawa Timur berada di posisi ketiga nasional dengan 99.347 laporan penipuan. Surabaya menjadi daerah dengan laporan terbanyak, yakni 21.051 laporan.
Selain itu, Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) mencatat 4.539 pengaduan aktivitas keuangan ilegal di Jawa Timur selama Januari–September 2026, meliputi pinjaman daring ilegal, investasi ilegal, dan gadai ilegal.
Untuk memperluas pembiayaan produktif, Pemprov Jatim mengoptimalkan tiga program unggulan, yakni Program Kredit Sejahtera (PROKESRA), Dana Bergulir (Dagulir), dan Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ). PROKESRA telah menjangkau 28.538 UMKM dengan akumulasi kredit Rp860,74 miliar. Dagulir menjangkau 18.478 UMKM dengan akumulasi kredit Rp1,33 triliun, sedangkan PKPJ menjangkau 62.926 UMKM dengan akumulasi kredit Rp2,40 triliun.
Khofifah menegaskan pembiayaan perlu diikuti pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pemasaran agar usaha masyarakat semakin kuat dan berdaya saing. Ia juga meminta TPAKD provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas layanan formal, edukasi, serta perlindungan konsumen.
Dari sisi sektor jasa keuangan, Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran memastikan industri keuangan tetap siap melayani kebutuhan masyarakat selama periode libur Nataru. Dalam doorstop, ia menyampaikan bahwa layanan pembiayaan maupun tabungan tetap disiapkan agar aktivitas keuangan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
“Kami dari sektor keuangan menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan masyarakat nanti bisa terlayani dengan baik. Akses-akses pembiayaan ataupun tabungan yang akan dilakukan oleh masyarakat sampai dengan berakhirnya masa libur Nataru nanti akan bisa terlayani dengan baik oleh sektor jasa keuangan yang ada di Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Horas juga menyampaikan bahwa hingga September 2026, penyaluran kredit perbankan di Jawa Timur tumbuh 4,74 persen, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 6,24 persen. Sementara hingga Oktober 2026, program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) telah menjangkau 1,43 juta peserta melalui 6.467 kegiatan edukasi.
Melalui HLM TPID, TP2DD, dan TPAKD 2026, BI, Pemprov Jatim, OJK, serta pemerintah kabupaten/kota berupaya menyelaraskan kebijakan stabilitas harga, digitalisasi transaksi, dan perluasan akses keuangan. Sinergi tersebut diharapkan menjaga daya beli masyarakat menjelang Nataru sekaligus memperkuat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara berkelanjutan.





