Ketentuan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya

rctiplus.com
20 menit lalu
Cover Berita
Ketentuan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset, Ini AlasannyaNasional | okezone | Kamis, 19 November 2026 - 12:43Dengarkan Berita

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman buka suara terkait tidak dimasukannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, ada dua alasan yang membuat ketentuan tersebut tidak dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset meski sebelumnya terus didorong oleh kelompok masyarakat sipil agar dapat diakomodasi.

Habiburokhman menjelaskan bahwa DPR telah menampung berbagai masukan dari publik hingga kalangan ahli, yang ternyata melahirkan pandangan beragam, baik yang mendukung maupun menolak.

“Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman dalam konferensi persnya usai rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga:JPU Hadirkan 3 Saksi di Sidang Roy Suryo, Nama Jokowi Belum Muncul

Dia menjelaskan, Komisi III DPR juga telah menelusuri dan membandingkan praktik penerapan hukum di sejumlah negara. Dari hasil kajian tersebut, ditemukan bahwa sejumlah negara justru tidak mengadopsi atau membatalkan penerapan illicit enrichment karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.

“Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment,” ujarnya.

Selain melakukan perbandingan dengan negara lain, Komisi III DPR juga telah menghadirkan belasan perwakilan elemen masyarakat dalam proses pembahasan. Mayoritas dari mereka, kata Habiburokhman, menyuarakan keberatan yang sama.

“Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” tuturnya melanjutkan.

Adapun alasan kedua menyangkut aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki karakter sebagai hukum formil yang berfokus pada mekanisme dan prosedur, bukan hukum materiil yang mengatur pemidanaan atau penghukuman baru.

Baca Juga:Prabowo Kembali Pimpin Rapat Karhutla Siang Ini

Atas dasar dua pertimbangan mendasar tersebut, legislator Gerindra ini menegaskan bahwa aturan mengenai penindakan peningkatan kekayaan tidak wajar pejabat publik belum dapat dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset.

“Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” pungkasnya. 

#nasional

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Empat Timnas Indonesia Bidik Panggung Asia pada 2027, Erick Thohir Minta Publik Tak Beri Tekanan Berlebih
• 4 jam laluberitajatim.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 13 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Catat Motor yang Ingin Dijajal Sebelum Main ke IMOS 2026
• 20 menit lalumedcom.id
thumb
Iran Hantam Sistem Pertahanan Patriot AS di Kuwait, Peluncur Rudal Ikut Kena
• 13 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Polri Sita Aset Rp150 Miliar dari Jaringan Narkoba Madura
• 17 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.