Pemerintah Bentuk Dua Badan Khusus Terkait Perampasan Aset Koruptor

katadata.co.id
2 jam lalu
Cover Berita

Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan menetapkan pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan pemisahan fungsi dan pengawasan tersebut dirancang untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman usai Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Terkait Badan Pengelola Aset, Habiburokhman menegaskan tugas pengelolaan barang rampasan harus dipisahkan dari institusi penegak hukum yang melakukan penyitaan. Langkah ini merujuk pada praktik di negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujar Habiburokhman.

Selain badan pengelola, DPR juga menyepakati pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang berdiri secara independen. Habiburokhman menyebut lembaga ini dibentuk khusus untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sipil terhadap potensi penyalahgunaan aturan oleh penguasa maupun aparat.

"Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," ucapnya.

Dalam aturan tersebut, anggota Badan Pengawas Perampasan Aset akan ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Menanggapi sorotan soal potensi kompromi politik dalam mekanisme penunjukan oleh eksekutif dan legislatif tersebut, Habiburokhman menilai pola itu merupakan standar pengawasan antar-cabang kekuasaan di Indonesia.

"Ya, itu enggak ada referensi lainnya ya, kayak KPK, kayak KY itu kan semua begitu antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol ya," ujarnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Dinas Pertanian dan Tim 16 TEP Unhas Salurkan Bantuan Pupuk untuk Petani Weri–Saharey
• 22 jam laluharianfajar
thumb
Dana 217 Seller Bekasi Ditahan Rp24 Miliar, Ini Penjelasan TikTok Shop Tokopedia
• 15 jam lalukatadata.co.id
thumb
10 Ide Hadiah Hari Guru di Bawah Rp100 Ribu, Berkesan dan Penuh Makna
• 23 jam lalutvonenews.com
thumb
Kemendikdasmen Siapkan 1.460 Formasi CPNS 2026 untuk Guru SNT, Simak Syarat dan Batas Usianya
• 12 jam lalupantau.com
thumb
Detik-Detik Presiden Prabowo, Trump-Putin Hadir, hingga Xi Jinping Pimpin KTT APEC 2026 China
• 1 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.