Shenzhen: Indonesia dan Tiongkok menjajaki kerja sama ekonomi melalui penandatanganan empat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan potensi nilai investasi gabungan mencapai USD63 miliar. Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian APEC Economic Leaders’ Week 2026 di Shenzhen, Tiongkok.
Empat kerja sama strategis itu mencakup pembiayaan infrastruktur, pengembangan kota pintar atau *smart city*, industri manufaktur, serta teknologi produksi bahan bakar domestik. Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC ke-33 yang digelar pada 18–19 November 2026 dan dipimpin Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Head of Debt Capital Markets SDIC Securities (Hong Kong) Limited, Han Changrun (Bill), mengatakan tiga lembaga keuangan asal Tiongkok telah memilih untuk membangun kerangka pembiayaan jangka panjang berbasis renminbi bersama Indonesia.
"Tiga lembaga keuangan terkemuka asal Tiongkok telah memilih untuk membangun kerangka pembiayaan jangka panjang berbasis renminbi bersama Indonesia. Kami melihat langkah ini sebagai bentuk kepercayaan terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Han dalam siaran pers yang dikutip Kamis, 19 November 2026.
Meski demikian, potensi investasi gabungan sebesar USD63 miliar tersebut masih berada pada tahap penjajakan awal. Nilai tersebut belum menjadi komitmen pendanaan final ataupun investasi yang telah direalisasikan.
Sebagian dana dari kerangka pembiayaan infrastruktur senilai hingga USD10 miliar juga berpotensi dialokasikan untuk mendukung pengembangan kota pintar.
Sasar infrastruktur hingga industri manufaktur
Kerja sama Indonesia dan Tiongkok mencakup sejumlah sektor yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Di antaranya penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan perkotaan, penguatan kapasitas manufaktur, serta pemanfaatan teknologi industri.
Melalui kolaborasi tersebut, kedua negara menjajaki peluang pembiayaan dan pengembangan proyek yang dapat mendukung peningkatan kapasitas ekonomi Indonesia.
Namun, realisasi setiap proyek masih bergantung pada pembahasan lanjutan, kajian kelayakan, serta pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, nilai potensi investasi yang diumumkan belum dapat disamakan dengan arus modal masuk atau realisasi investasi asing di Indonesia.




