Kantor PND Diserang, Komisaris Minta Kapolda Sumut Turun Tangan

jpnn.com
35 menit lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris PT Propernas Nusa Dua (PND) Anshar mengecam keras penyerangan dan perusakan kantor operasional PND di kawasan Kota Mandiri Bekala, Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (18/11/2026) malam.

Sejumlah orang tidak dikenal (OTK) mendatangi kantor operasional perusahaan dan merusak sejumlah fasilitas.

BACA JUGA: Komisaris PND Anshar Dorong Penguatan GCG untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

Aksi itu merusak beberapa bagian kantor cukup parah. Seorang petugas sekuriti yang sedang bertugas juga mengalami luka-luka.

Anshar menilai tindakan itu tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.

BACA JUGA: Puji Langkah Dasco Temui Buruh, Ketum Logis 08 Anshar Ilo: Komunikasi DPR dan Rakyat Terjaga

Dia meminta aparat kepolisian mengambil langkah tegas, mengusut tuntas kasus itu, dan menangkap seluruh pelaku, termasuk pihak yang diduga berada di balik penyerangan.

"Kami mengecam keras tindakan penyerangan dan perusakan kantor operasional PT Propernas Nusa Dua. Ini bukan persoalan sepele. Ada fasilitas perusahaan yang dirusak dan petugas keamanan yang sedang menjalankan tugas menjadi korban. Negara tidak boleh kalah oleh tindakan kekerasan seperti ini," tegas Anshar dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/11).

BACA JUGA: Perusakan Mangrove di Rupat Hancurkan Habitat Biota Laut, Pencarian Warga Pesisir Terancam

Anshar secara khusus meminta Kapolda Sumatera Utara turun langsung memberi perhatian terhadap penanganan kasus itu.

Dia menegaskan pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku lapangan, tetapi harus menelusuri pihak yang merencanakan, menggerakkan, maupun mendalangi aksi itu.

"Jangan hanya menangkap orang-orang yang melakukan perusakan di lapangan. Polisi harus mengungkap siapa yang menyuruh, siapa yang menggerakkan, dan apa motif di balik penyerangan ini. Semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum," lanjutnya.

Anshar mengingatkan PT Propernas Nusa Dua merupakan anak perusahaan Perum Perumnas dan PTPN I, BUMN yang bergerak di sektor perumahan. Karena itu, ia menilai penyerangan terhadap fasilitas operasional perusahaan tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa.

Dia menilai tindakan itu berpotensi mengganggu aktivitas perusahaan dalam pengembangan kawasan hunian, sekaligus mendukung agenda pembangunan sektor perumahan nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika tindakan seperti ini dibiarkan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi kepastian hukum dan iklim investasi. Kami meminta negara hadir memberikan perlindungan terhadap aset perusahaan dan keselamatan para pekerja. Jangan sampai kekerasan menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan," tegasnya.

Anshar berharap Polda Sumatera Utara beserta jajarannya segera menyelidiki kasus itu secara menyeluruh, mengamankan lokasi kejadian, mengumpulkan bukti, serta memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja dan petugas keamanan di lingkungan kantor operasional PND.

Dia juga meminta Direksi memastikan perlindungan terhadap seluruh pekerja dan aset perusahaan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami percaya kepolisian mampu menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan tuntas, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Siapa pun pelakunya dan apa pun motifnya, tindakan kekerasan dan perusakan tidak boleh dibenarkan," ujar Anshar. (fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich Batari


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kades di Pati Meninggal usai Cekcok dengan Anggota DPRD yang Diduga Bawa Preman, Niat Mediasi Malah Kena Kontak Fisik
• 12 jam laluviva.co.id
thumb
PB Akuatik Kirim 6 Atlet Loncat Indah ke SEA Age Group 2026 Malaysia
• 2 jam lalutvonenews.com
thumb
Pengembangan PLTS Atap Terganjal Sistem Kuota, Kebijakan Perlu Lebih Fleksibel
• 1 jam lalukompas.id
thumb
Remaja Curi Drum Solar di Cilincing, Polisi Bekuk Dua Pelaku dan Satu Penadah
• 21 jam lalutvonenews.com
thumb
UU Pemilu Digugat ke MK, Usia Minimal Capres-Cawapres Jadi 19 Tahun!
• 8 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.