Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon bukan keputusan resmi pemerintah.
Ia menyebut hal itu masih sebatas rencana.
Advertisement
"Jadi gini, ya. Yang jelas soal keputusan untuk pemindahan badak ini bukan keputusan resmi pemerintah, bukan keputusan resmi pemerintah Prabowo Subianto. Ini baru pada tahap wacana," kata Pigai di Kementerian HAM, dipetik Kamis (19/11/2026).
Meski menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, baik masyarakat, politisi, pemerintah, elemen-elemen civil society, maupun ilmuwan, Pigai menyebut wacana tersebut harua disambut positif.
Sebab perspektif-perspektif yang ada dapat jadi masukan dan pertimbangan kendepan.
"Nanti sintesanya bisa kita temukan solusi yang tepat. Sampai hari ini badak Jawa di Ujung Kulon tetap tumbuh kembang dan hidup di habitatnya. Ya, di habitatnya, ya," jelas dia.




