HARIAN.FAJAR.CO.ID, BELOPA– Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2027 berlangsung alot. Wakil Ketua II DPRD Luwu, Andi Mammang, bahkan terpaksa menskors rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang musyawarah DPRD Luwu, Kamis, 19 November 2026.
Rapat yang dipimpin Andi Mammang tersebut diskors setelah pembahasan menemui jalan buntu, terutama terkait penurunan proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027.
Pembahasan mulai berlangsung alot setelah anggota TAPD Luwu, Sarto, memaparkan garis besar postur anggaran 2027. Anggaran yang sebelumnya diasumsikan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) mencapai Rp1,7 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp1,3 triliun dalam draft APBD 2027.
Penurunan tersebut dipengaruhi kondisi fiskal daerah yang melemah. Sejumlah kewenangan penganggaran yang sebelumnya berada di pemerintah daerah kini dialihkan ke pemerintah pusat.
Kepala Bapelitbangda Luwu, Arsal Arsyad, yang juga bagian dari TAPD, menjelaskan sejumlah program yang sebelumnya dianggarkan melalui pemerintah daerah kini menjadi kewenangan pusat.
“Anggaran pendapatan daerah dari pusat termasuk program jalan daerah, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan irigasi diambil pusat. Dana transfer ke daerah berkurang,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, turut memengaruhi kemampuan pendapatan daerah.
Anggota Banggar, Summang, meminta agar dilakukan penyesuaian melalui pengesahan ulang KUA-PPAS. Langkah itu dinilai penting untuk menyelaraskan asumsi pendapatan dengan pagu anggaran terbaru.
“Kami juga meminta data anggaran yang batal turun dari pusat. Kemudian dibuatkan rekomendasi kesepakatan eksekutif dan legislatif. Supaya tidak terjadi masalah di belakang hari,” katanya.
Anggota Banggar lainnya, Wahyu Napeng, juga meminta agar penurunan anggaran tersebut menjadi perhatian serius. Dia mengingatkan agar program yang kehilangan alokasi anggaran tidak tetap dimasukkan dalam daftar program prioritas.
“Jangan sampai program yang dihilangkan anggarannya masuk program skala prioritas,” kata Wahyu.
Dia juga meminta TAPD menyusun rincian anggaran yang mengalami pengurangan, termasuk daftar program yang terdampak akibat berkurangnya dana transfer ke daerah.
“Tolong dibuatkan data detailnya dan print,” pintanya.
Menanggapi permintaan tersebut, Andi Mammang meminta TAPD segera menyiapkan tabel rincian pengurangan anggaran beserta surat rekomendasi sebagai dasar kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Saya meminta dibuatkan tabel datanya dan diprint. Jadi saya skor sidang sampai datanya tersedia,” tegasnya. (shd)





