Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah kanal Youtube terbanyak yang dihapus Google akibat diduga terlibat operasi pengaruh terkoordinasi yang mendukung pemerintah sejak akhir 2021. Berdasarkan analisis Drone Emprit, jumlah kanal Youtube yang dihapus Google ini hingga kuartal III 2026 secara kumulatif mencapai 27.516 kanal, terbanyak setelah Cina dan Rusia.
Drone Emprit melakukan analisis atas buletin Google terkait operasi pengaruh terkoordinasi selama periode kuartal IV 2021 hingga kuartal III 2026. Google secara global melakukan penghapusan terhadap konten atau kanal media sosial yang diduga terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi atau coordinated influence operations. Penghapusan tidak hanya dilakukan pada kanal Youtube, tetapi juga blog Blogger dan iklan.
Berikut rincian negara dengan jumlah kanal YouTube yang paling banyak dihapus Google pada kuartal IV 2021 hingga kuartal III 2026:
Pada periode Juli hingga September 2026, Google melaporkan telah menghapus 19.372 kanal Youtube terkoordinasi di Indonesia. Kanal-kanal ini disebut menyebarkan narasi atau kampanye “mendukung pemerintah Indonesia” atau “menyerang pengkritik pemerintah”.
Jumlah ini mencakup 47% dari seluruh kanal yang dihapus Google pada periode yang sama. Detailnya, Google menghapus 6.888 kanal pada Juli, melonjak sebanyak 10.134 kanal Youtube pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September.
“Puncaknya terjadi pada Agustus 2026, ketika 10.134 kanal dihapus dalam satu bulan. Menurut deskripsi Google, jaringan-jaringan besar ini membawa narasi yang mendukung pemerintah, dan salah satunya juga menyerang para pengkritik pemerintah,” kata pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi dalam laporannya, Rabu (18/11).
Jumlah kanal yang dihapus pada periode Agustus ini sekaligus merupakan penghapusan kanal Youtube terbesar oleh Google pada periode yang sama, mengalahkan Cina dan Rusia.
Menurut Fahmi, data penghapusan kanal operasi pengaruh terkoordinasi Youtube secara global ini menunjukkan pergeseran pola. Operasi pengaruh terkoordinasi disebut kini semakin berskala industri, dengan pergeseran fokus operasi dari geopolitik antarnegara menjadi politik dalam negeri.
Selain itu, atribusi negara asal kanal semakin kabur. Sejak 2021 hingga Q3/2026, tercatat 5.265 kanal yang ditutup tidak disertai keterangan negara asal.
Google Perlu Jelaskan Alasan Hapus Kanal YouTubeMeski demikian, Fahmi juga menyoroti tidak adanya kriteria penghapusan kanal Youtube terindikasi pro-pemerintah yang dilakukan Google. Padahal menurutnya, transparansi kriteria ini penting agar peneliti dan masyarakat dapat membedakan mana kanal yang memang merupakan operasi terkoordinasi, mana yang merupakan ekspresi politik yang sah.
Google misalnya mencatat terdapat 1.428 kanal yang dihapus dari 21 jaringan tanpa atribusi negara, tetapi menggunakan Bahasa Indonesia. Arah narasi kanal ini disebut Drone Emprit lebih beragam, dengan sebagian besarnya tetap dilabeli pro-pemerintah. Namun, Drone Emprit juga mencatat terdapat 209 kanal yang dinilai kritis terhadap pemerintah yang juga mengalami penghapusan.
Dalam laporannya, Google hanya menyebut jumlah kanal yang dihapus, pelabelan “coordinated influence operations”, negara asal pembuat kanal, bahasa dalam kanal, sampai arah narasi yang mendukung pemerintahan.
Google memberi keterangan narasi kampanye “mendukung pemerintahan Indonesia” (supportive of the Indonesian government) atau “menyerang pengkritiknya” (critical of critics of the Indonesian government) dari kanal yang dihapus. Namun, Google tidak secara tegas menyebut bahwa narasi kampanye itulah yang menjadi alasan Google melakukan penghapusan.
Google tidak merinci aktivitas apa saja yang ditemukan dalam kanal tersebut, bukti yang dikumpulkan Google dari kanal terkait, kebijakan apa yang dilanggar, daftar nama tiap kanal, contoh kanal, hingga ruang keberatan bagi pemilik kanal.
“Masalahnya, publik tidak bisa memverifikasi penilaian tersebut. Google tidak merilis daftar kanal, contoh konten, indikator perilaku, atau ambang batas yang dipakai untuk menyebut sebuah jaringan sebagai operasi pengaruh,” kata Fahmi.
Menurut Fahmi, dalam kebijakan umum Google dan Youtube, Youtube memang melarang konten, metadata, atau perilaku yang dirancang untuk memanfaatkan komunitasnya, termasuk lewat jaringan kanal terkoordinasi. Youtube juga bekerja sama dengan Threat Analysis Group Google untuk mengidentifikasi pelaku operasi pengaruh terkoordinasi, dan menghapus kanal serta akunnya. Namun tanpa penjelasan yang lebih rinci, laporan Google ini perlu dibaca sebagai klaim sepihak perusahaan.
“Tanpa penjelasan yang lebih rinci, laporan Google perlu dibaca sebagai klaim satu pihak yang belum bisa diuji,” kata Fahmi.
Meski demikian, Fahmi menyebut buletin Google pada Q4/2026 nantinya akan menjadi laporan untuk melihat apakah pemerintah berhasil membongkar jaringan-jaringan operasi terkoordinasi ini atau apakah operasi yang sama masih berlanjut.
Saat dikonfirmasi Katadata pada Rabu (18/11) terkait laporan penghapusan kanal Youtube oleh Google, Komdigi menyebut masih berkoordinasi secara internal maupun dengan pihak Google.




