Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memaparkan strategi efisiensi anggaran, digitalisasi transaksi, serta inovasi pembiayaan untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah tantangan fiskal daerah.
Strategi tersebut disampaikan dalam kegiatan Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026 yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung secara daring dari Command Center BSKDN itu, Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan penurunan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp11 triliun pada 2026.
Sementara itu, Pemprov DIY menekankan efisiensi belanja secara selektif dengan tetap memprioritaskan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dana Transfer DKI Jakarta Turun Rp11 Triliun pada 2026Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Novieza, mengatakan pemerintah provinsi menghadapi tantangan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Penurunan dana transfer sebesar Rp11 triliun pada 2026 dinilai berdampak terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerapkan efisiensi anggaran dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing.
"Dana transfer kami di 2026 turun lumayan hingga 11 triliun. Ini berpengaruh terhadap pembangunan, kami berusaha menanganinya dengan creative financing. Meskipun dananya turun, kami berusaha outcome-nya tidak turun untuk masyarakat, sehingga banyak hal-hal yang kami efisiensi," kata Novieza dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Melalui strategi tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya mempertahankan hasil pembangunan dan manfaat pelayanan publik meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
DKI Jakarta Terapkan Transaksi Belanja Nontunai 100 PersenSelain efisiensi anggaran, Pemprov DKI Jakarta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui digitalisasi.
Novieza menyampaikan bahwa seluruh transaksi belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan secara nontunai atau mencapai 100 persen.
Pemerintah provinsi juga mengembangkan berbagai inovasi pembayaran untuk mempermudah transaksi dan mengoptimalkan penerimaan daerah.
Salah satu inovasi tersebut adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui QRIS TAP.
DKI Jakarta juga menerapkan pembayaran melalui rekening virtual atau virtual account (VA) untuk jaminan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor kesenian dan hiburan.
"Bukan berarti karena kami sudah mapan, kami tidak melakukan inovasi. Kami terus melakukan inovasi seperti pembayaran QRIS TAP PKB dan pembayaran VA untuk Jaminan PBJT kesenian dan hiburan," ujarnya.
Pada 2027, Pemprov DKI Jakarta berencana meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta melanjutkan pengembangan inovasi pengelolaan keuangan.
Sri Sultan HB X Prioritaskan Belanja yang Bermanfaat bagi MasyarakatGubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa pemerintah provinsi menerapkan efisiensi anggaran secara selektif untuk menghadapi tantangan fiskal.
Menurutnya, pengurangan belanja harus tetap memperhatikan manfaat program dan hasil pembangunan bagi masyarakat.
Pemprov DIY mengalihkan anggaran dari kegiatan yang tidak menjadi prioritas untuk mendukung program utama daerah.
Kebijakan tersebut juga disertai upaya optimalisasi pendapatan, pemanfaatan aset daerah, dan penguatan digitalisasi keuangan.
"Bagi kami yang terpenting bukan sebesar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah uang rakyat yang dapat kita kelola," kata Sri Sultan.
Pendekatan tersebut diarahkan agar penggunaan anggaran daerah tetap memberikan hasil pembangunan yang terukur.
DIY Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi InklusifSri Sultan menjelaskan bahwa pada 2025 Pemprov DIY memprioritaskan pengembangan sektor unggulan yang mampu mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Salah satu fokus utama pemerintah daerah adalah menurunkan angka kemiskinan melalui program pembangunan yang lebih terarah.
Pemprov DIY juga memprioritaskan pengembangan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, pengurangan ketimpangan menjadi bagian dari sasaran pembangunan daerah.
Perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup turut menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran.
Melalui efisiensi selektif, pemerintah daerah berupaya memastikan program prioritas tersebut tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
DIY Siapkan Pembayaran Digital hingga Aplikasi DIGDAYAUntuk memperkuat tata kelola keuangan, Pemprov DIY menyiapkan sejumlah inovasi yang berfokus pada digitalisasi dan optimalisasi sumber daya daerah.
Inovasi tersebut mencakup pengembangan skema creative financing serta peningkatan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Pemprov DIY juga menyiapkan penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan KKI Online Payment.
Penggunaan QRIS akan diperluas untuk mendukung transaksi keuangan daerah.
Selain itu, pemerintah provinsi mengembangkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital.
Pemprov DIY turut menyiapkan pengembangan aplikasi DIGDAYA untuk mendukung pengelolaan Dana Desa.
Pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan juga menjadi bagian dari rencana penguatan tata kelola pemerintahan.
DKI dan DIY Dorong Transparansi Pengelolaan Keuangan DaerahStrategi yang dipaparkan DKI Jakarta dan DIY dalam Validasi Eksternal IPKD 2026 menunjukkan fokus kedua pemerintah daerah pada efisiensi belanja dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
DKI Jakarta menitikberatkan penguatan transaksi nontunai, inovasi penerimaan daerah, dan pembiayaan alternatif untuk menghadapi penurunan dana transfer.
Sementara itu, DIY memprioritaskan pengalihan belanja nonprioritas, optimalisasi aset, serta digitalisasi layanan keuangan daerah.
Sri Sultan menyampaikan bahwa pelaksanaan berbagai inovasi tersebut akan didukung oleh data dan indikator keberhasilan yang jelas.
Pemprov DIY juga menyiapkan pemantauan dan evaluasi secara terstruktur untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.
Melalui langkah tersebut, kedua pemerintah provinsi berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keamanan transaksi, dan kualitas pelayanan publik.




