Sanksi Administrasi Pajak Bisa Dihapus 100 Persen, DJP Sulselbartra: Begini Caranya!

harianfajar
12 jam lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wajib pajak berpeluang mendapatkan penghapusan sanksi administrasi perpajakan hingga 100 persen. Fasilitas tersebut diberikan pemerintah melalui kebijakan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.

Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa terbebani sanksi administrasi berupa bunga, denda, maupun kenaikan, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Untuk memperluas pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menggelar sosialisasi kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan di Gedung Fajar Graha Pena Makassar, Kamis (19/11/2026).

Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sulselbartra, Ali Zainal Abidin, menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan upaya yang telah diperjuangkan sejak 2025. Namun, regulasi itu baru dapat diterbitkan setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

Menurutnya, PMK 71 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan dibandingkan ketentuan sebelumnya. Salah satu poin penting adalah adanya kejelasan mengenai besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

“Kalau dulu tidak ada ketentuan berapa persen yang bisa dikurangkan. Sekarang sudah jelas, persyaratannya seperti apa dan besaran pengurangan yang bisa diperoleh wajib pajak juga sudah diatur,” jelas Ali.

Kebijakan ini mengacu pada PMK Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

PMK 71 Tahun 2026 ditetapkan pada 29 September 2026 dan mulai berlaku 2 Oktober 2026. Sementara KEP-239/PJ/2026 ditetapkan dan berlaku pada 8 Oktober 2026.

Direktur Utama Harian Fajar, Faisal Palapa, menilai sosialisasi kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap perubahan regulasi perpajakan.

Dalam pemaparannya, Kanwil DJP Sulselbartra juga merinci besaran penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi berdasarkan waktu pelunasan pokok pajak atau utang pajak.

Wajib pajak berpeluang memperoleh penghapusan sanksi hingga 100 persen apabila melunasi pokok pajak atau utang pajak paling lambat 31 Desember 2026, atau melakukan pelunasan paling lambat satu bulan sejak Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan.

Sementara itu, pengurangan sanksi sebesar 50 persen diberikan bagi wajib pajak yang melunasi pokok pajak pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2027. Ketentuan serupa berlaku bagi pelunasan setelah satu bulan dan paling lambat dua bulan sejak SKP diterbitkan.

Adapun pengurangan sebesar 25 persen diberikan untuk pelunasan pokok pajak pada periode 1 April hingga 30 Juni 2027, termasuk pembayaran yang dilakukan setelah dua bulan sejak SKP diterbitkan.

Keringanan juga berlaku untuk sanksi administrasi yang tidak memiliki pokok pajak. Dalam ketentuan tersebut, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sebesar 90 persen dengan membayar 10 persen dari sanksi administrasi paling lambat 31 Desember 2026 atau satu bulan sejak SKP maupun Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan.

Sedangkan pengurangan sebesar 75 persen diberikan apabila wajib pajak membayar 25 persen dari sanksi administrasi pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2027 atau setelah satu bulan sejak SKP/STP diterbitkan.

Perubahan lainnya menyangkut mekanisme pembayaran utang pajak. Dalam ketentuan sebelumnya, pembayaran wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administrasi. Namun, melalui ketentuan terbaru, pembayaran yang dilakukan dapat langsung diperhitungkan untuk mengurangi pokok utang pajak.

Selain itu, kebijakan baru tersebut juga memperluas cakupan jenis pajak yang dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor tertentu.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pigai Pastikan Bupati Kupang Diproses Hukum Atas Dugaan KS: Tak Ada Hubungan dengan Partai
• 20 jam lalukompas.tv
thumb
Malaysia Minta Kompensasi Karhutla, Begini Respons Pemerintah
• 5 jam laluidxchannel.com
thumb
Penggerebekan Narkoba di Tanjung Balai Mendapat Perlawanan, Petugas BNN Dipukuli hingga Luka
• 18 jam lalurctiplus.com
thumb
Prancis Utara siaga banjir, sekolah tutup, banyak ruas jalan terdampak
• 13 menit laluantaranews.com
thumb
Hukum kemarin, KPK soal Raffi Ahmad hingga RUU Perampasan Aset
• 19 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.