Pemutakhiran data dan mekanisme sanggah menjadi aspek penting dalam pelaksanaan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Keduanya diperlukan untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tidak kehilangan akses akibat ketidaktepatan data.
Tauchid Komara Yuda Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam Talkshow Perlinsos – Dari Kebijakan Menjadi Manfaat Nyata Bagi Masyarakat di Radio Suara Surabaya, Kamis (19/11/2026) mengatakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan perlindungan sosial bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan memastikan bantuan dan perlindungan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Seseorang yang saat ini tergolong mampu bisa saja mengalami perubahan kondisi pada bulan berikutnya karena kehilangan pekerjaan.
Situasi tersebut berpotensi menimbulkan inclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan. Sebaliknya, masyarakat yang sebenarnya berhak malah tidak mendapatkan bantuan atau mengalami exclusion error.
“Jangan sampai masyarakat yang paling membutuhkan justru kesulitan mengakses skema perlindungan sosial karena kendala administrasi,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Tauchid Komara Yuda Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam Talkshow Perlinsos – Dari Kebijakan Menjadi Manfaat Nyata Bagi Masyarakat di Radio Suara Surabaya, Kamis (19/11/2026). Foto: Tangkapan layar YouTubeTauchid menilai, pemutakhiran data menjadi persoalan fundamental karena administrasi pemerintah sering kali tidak bergerak secepat perubahan kondisi masyarakat.
Untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran, pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data secara dinamis, tidak hanya mengandalkan pembaruan secara periodik. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kesesuaian data dengan kondisi masyarakat di lapangan. Selain itu, mekanisme pengaduan dan sanggah harus mudah diakses masyarakat.
“Mekanisme sanggah itu kalau bisa menjadi core utama dari perlinsos. Masyarakat harus tahu ke mana mengaksesnya, kemudian bagaimana tindak lanjutnya,” katanya.
Terkait transformasi digital, Tauchid menilai integrasi data dapat membantu mengurangi persoalan ketidaktepatan sasaran. Namun, digitalisasi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan perlindungan sosial.
Integrasi data memungkinkan pemerintah memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Proses verifikasi juga berpotensi menjadi lebih efisien. Namun, pemutakhiran data dan mekanisme sanggah tetap diperlukan agar masyarakat bisa memperbaiki informasi yang tidak sesuai.
Ia juga mengingatkan bahwa digitalisasi tetap berpotensi menghasilkan kesalahan apabila tidak disertai kolaborasi dengan masyarakat.
Menurut Tauchid, persoalan lain dalam pelaksanaan perlindungan sosial terletak pada koordinasi antarlembaga yang masing-masing memiliki basis data berbeda, serta implementasi kebijakan di tingkat lokal. Karena itu, suara masyarakat perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan publik.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan kelompok masyarakat yang tidak mampu menggunakan teknologi tetap bisa mengakses hak perlindungan sosial.
Dalam mekanisme sanggah, Tauchid berharap pemerintah memberikan kepastian waktu penanganan. Untuk kasus sederhana dengan data yang sudah jelas, prosesnya diharapkan bisa diselesaikan dalam lima hingga enam hari.
Sementara itu, pengaduan yang membutuhkan pemeriksaan atau data tambahan dapat memerlukan waktu lebih panjang. Namun, masyarakat harus mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan kepastian penyelesaiannya.
“Sistem harus secara eksplisit menyatakan berapa lama pengaduan ditangani. Itu harus tersampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pengalaman mengakses Perlinsos Digital juga dirasakan Nanik, warga Rangkah. Ia mengaku pernah mengajukan sanggahan karena merasa desil kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi keluarganya.
Nanik menceritakan, awalnya ia mendapat informasi dari agen Perlinsos bahwa desilnya berada di angka enam. Setelah mengajukan sanggahan, statusnya turun menjadi desil lima dalam waktu sekitar lima hari.
Namun, ia merasa kondisi tersebut masih belum sesuai dengan keadaan keluarganya. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari agen, kondisi keluarganya seharusnya masuk desil empat.
“Saya ditelepon agen Perlinsos karena desil saya tidak cocok dengan kondisi saya. Katanya, sebenarnya desil enam tidak sesuai dengan kondisi Ibu, tolong disanggah. Akhirnya turun ke lima,” tuturnya.
Nanik kembali mengajukan sanggahan dengan melampirkan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan rekening listrik PLN berdaya 900 VA sebagai dokumen pendukung.
Ia juga menjalani proses verifikasi melalui pemeriksaan wajah. Nanik berharap hasil pengajuan tersebut dapat segera diketahui. Berdasarkan informasi dari agen, katanya, hasil sanggahan diperkirakan baru keluar pada 2027.
Meski demikian, Nanik menilai mekanisme sanggah dalam Perlinsos Digital memberikan kemudahan karena masyarakat bisa mengajukan keberatan ketika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Perlinsos Digital ini sangat membantu. Manfaatnya besar sekali. Kalau tidak ada Perlinsos Digital, mungkin saya tidak bisa sanggah. Kalau ini bisa dilihat sendiri,” katanya.
Ia berharap pelaksanaan Perlinsos Digital semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh bantuan yang sesuai dengan kondisi mereka.
“Lebih mudah, cepat, transparan, dan tepat sasaran. Tidak seperti dulu,” ujarnya. (lta/iss)




