jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Suwendra menolak keras wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
“Dengan populasi yang sangat terbatas, kita tidak boleh mengambil risiko yang justru dapat mengancam kelangsungan hidup satwa langka ini,” ujar Suwendra, Kamis (19/11).
BACA JUGA: Pengamat Soroti Rencana Pemindahan Badak Jawa, untuk Kepentingan Siapa?
Menurutnya, Ujung Kulon merupakan satu-satunya habitat alami badak Jawa yang tersisa di dunia.
Estimasi Kementerian Kehutanan bersama pakar IPB University pada 2025 mencatat populasinya sekitar 87–100 individu. Kondisi ini menuntut kebijakan konservasi yang mengedepankan kehati-hatian, berbasis kajian ilmiah, dan mengutamakan keselamatan satwa.
BACA JUGA: Semoga Pemerintah Tak Jalankan Ide Adik Prabowo soal Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
Suwendra menilai wacana pemindahan ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, tidak boleh dipandang sebagai solusi instan.
Perbedaan karakteristik ekologis, ketersediaan pakan, sumber air, daya dukung habitat, hingga potensi stres dan risiko adaptasi harus diperhitungkan secara menyeluruh.
“Jangan sampai niat menyelamatkan justru menimbulkan risiko baru. Harus dipastikan setiap kebijakan konservasi benar-benar melindungi keberlangsungan hidup badak jawa, bukan mempertaruhkan masa depannya,” ujarnya.
Dia menegaskan ancaman nyata yang harus menjadi prioritas pemerintah adalah perburuan liar dan pengamanan kawasan.
Karena itu, pemerintah perlu memperbanyak polisi hutan, meningkatkan intensitas patroli, memperkuat sarana pengamanan, serta menjamin kesejahteraan petugas di lapangan.
“Kalau ingin menyelamatkan badak Jawa, perkuat perlindungan habitatnya. Tambah polisi hutan, tingkatkan patroli, dan berantas jaringan perburuan. Jangan justru memindahkan,” tegasnya.
Suwendra juga mengingatkan rekaman kelahiran anak badak Jawa di Ujung Kulon menjadi bukti penting bahwa kawasan tersebut masih memiliki potensi bagi keberlangsungan spesies ini.
Oleh sebab itu, penguatan perlindungan habitat harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Dia meminta pemerintah membuka seluruh hasil kajian ilmiah secara transparan kepada DPR dan masyarakat, serta memastikan tidak ada keputusan strategis yang diambil tanpa dasar penelitian yang kuat dan pertimbangan risiko jangka panjang.
AKomisi IV DPR RI itu menegaskan akan mengawal persoalan ini, termasuk mendorong dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas pengamanan kawasan konservasi.
“Badak jawa adalah kekayaan hayati Indonesia sekaligus warisan dunia yang menjadi tanggung jawab bersama," pungkas Suwendra.(era/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul




