Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau akrab disapa Gus Falah menyatakan bahwa tekad Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Gus Falah, upaya Polri mendata seluruh IUP guna menentukan prioritas penertiban mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kekayaan alam nasional benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.
"Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Gus Falah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh berhenti sebatas norma konstitusional semata, melainkan harus diwujudkan secara konkret melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum agar seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh sebab itu, Gus Falah memandang inisiatif Kapolri untuk mendata seluruh IUP memiliki nilai strategis sebagai dasar memetakan perusahaan pertambangan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, sekaligus menyusun skala prioritas penertiban secara terukur.
Lebih lanjut, Gus Falah menyebut langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia dapat dinikmati oleh negara.
"Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat," pungkas Gus Falah.




