HARIAN.FAJAR.CO.ID. JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menuding proses pembentukan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak berjalan transparan. Mereka bahkan menyebut regulasi tersebut sebagai undang-undang palsu.
Makanya, ICW melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.
Pengaduan tersebut dilayangkan setelah koalisi menilai DPR mengabaikan kewajiban membuka dokumen rancangan undang-undang kepada masyarakat selama proses pembahasan hingga pengesahan.
Peneliti ICW Ibrahim mengatakan, langkah membawa persoalan ini ke MKD merupakan bentuk keberatan atas proses legislasi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, DPR semestinya mematuhi aturan yang mengatur mekanisme penyusunan undang-undang, termasuk memastikan masyarakat dapat mengakses dokumen rancangan regulasi yang sedang dibahas.
“Hari ini adalah bukti bahwasanya DPR mengabaikan aturan hukum yang mengatur dirinya sendiri terkait bagaimana rumusan undang-undang harus dibentuk dan dibuat,” kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Laporan terhadap Puan dan Habiburokhman tersebut juga menjadi tindak lanjut somasi yang sebelumnya dikirimkan koalisi kepada DPR, dengan batas waktu yang disebut telah berakhir pada 16 November 2026.
Karena tidak memperoleh penyelesaian sesuai tuntutan mereka, koalisi kemudian memilih menempuh jalur pengaduan etik melalui MKD.
“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” tegasnya.
Ibrahim mengungkapkan, hingga regulasi tersebut disahkan, pihaknya tidak menemukan naskah RUU Perampasan Aset yang dipublikasikan melalui kanal resmi DPR, padahal penyebarluasan rancangan undang-undang merupakan bagian dari kewajiban dalam proses legislasi.
Ia memastikan laporan koalisi telah diterima sekretariat MKD dan mendapatkan nomor registrasi, sehingga pihaknya meminta lembaga tersebut segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan.
Menurut Ibrahim, persoalan keterbukaan dokumen juga memperlihatkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset belum tentu memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.
Ia menilai, banyaknya organisasi masyarakat yang diundang mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) tidak dapat dijadikan ukuran bahwa proses legislasi sudah terbuka apabila dokumen yang menjadi objek pembahasan justru tidak diberikan kepada publik.
“Artinya kita berpandangan bahwasanya 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR hari ini dalam proses RDPU itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak pernah dibuka kepada publik,” ungkapnya.
Tanpa akses terhadap draf regulasi, masyarakat dinilai tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari, menguji, maupun menyampaikan kritik terhadap pasal-pasal yang tengah dirumuskan DPR.
ICW juga menganggap terdapat sejumlah kelemahan mendasar dalam substansi UU Perampasan Aset yang telah disahkan, salah satunya tidak diakomodasinya norma illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar yang tidak dapat dibuktikan sumber perolehannya.
Padahal, menurut Ibrahim, ketentuan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam mengungkap kepemilikan harta yang tidak sebanding dengan penghasilan sah seseorang.
Ia menyebut, masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar norma illicit enrichment dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut juga tidak diakomodasi oleh DPR.
Kelemahan lainnya menyangkut peluang pemulihan aset hasil korupsi dari perkara-perkara yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.
Ibrahim mempertanyakan efektivitas regulasi baru itu dalam mengembalikan kerugian keuangan negara dari berbagai kasus korupsi masa lalu yang nilai kerugiannya telah diketahui publik.
“Artinya kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa lalu seperti kasus-kasus yang sudah di-publish kepada publik dan kerugian-kerugian keuangan negara yang tercatat sampai dengan detik ini itu tidak akan bisa dipulihkan dengan undang-undang ini,” tuturnya.
Selain itu, ICW menyoroti rencana pembentukan badan khusus yang menangani perampasan aset melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Menurut Ibrahim, pembentukan lembaga tersebut seharusnya dibicarakan secara terbuka karena berkaitan dengan desain kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta jaminan independensi dalam menjalankan kewenangannya.
Berbagai catatan tersebut membuat ICW dan koalisi mempertanyakan apakah UU Perampasan Aset yang disahkan DPR benar-benar mencerminkan rancangan regulasi yang sebelumnya diperjuangkan sejak 2023.
Ibrahim bahkan menyebut undang-undang tersebut tidak sesuai dengan semangat dan substansi rancangan awal yang menjadi harapan masyarakat dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
“Oleh karenanya kami berpendapat, undang-undang perampasan aset hari ini adalah undang-undang yang perampasan aset yang palsu. Bukan undang-undang yang sejatinya telah dibahas sebagaimana draf di tahun 2023 lalu,” pungkasnya. (*)




