Jakarta, VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berinisial R sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya R diperiksa pada 27 Oktober 2026.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama R selaku Sekretaris Utama BNPB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Selain R, KPK juga memeriksa seorang Analis Kebencanaan BNPB berinisial DIH sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Sebelumnya, pada Senin (16/11), KPK memanggil pihak swasta berinisial MUM untuk diperiksa sebagai saksi. Sehari kemudian, Selasa (17/11), KPK memeriksa Komisaris PT Erlangga Jala Persada berinisial EDP.
Selanjutnya, pada Rabu (18/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Lintas Jaya Express berinisial MN, serta IY, RT, TA, dan Z dari kalangan swasta. KPK juga memanggil DM selaku aparatur sipil negara (ASN) dan RGP yang merupakan ASN BNPB. Namun, dari seluruh pihak yang dipanggil, hanya MN dan RGP yang memenuhi panggilan pemeriksaan.
Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap 15 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka adalah BS, adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. BS diketahui juga pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S masih aktif menjabat.
Empat tersangka lainnya yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta berinisial SNG.
Dalam pengembangan kasus tersebut, pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Barang bukti itu terdiri atas uang tunai 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar.
KPK juga menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar. Selain penyitaan, KPK menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor BNPB setelah menetapkan para tersangka.





