Liputan6.com, Jakarta - Mantan Vice President Legal and Risk Management PT Krakatau Steel, Rachman Hidayat mengungkapkan uang sebesar Rp 1,3 digelontorkan oleh perusahaan baja untuk mendapatkan pendampingan jasa hukum dari kantor hukum terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Don Ritto, DR Law Firm.
Rachman menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan nilai kontrak untuk mendapatkan pendampingan hukum saat PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI) memiliki permasalahan terkait penyelesaian sisa kewajiban dari PT Cahaya Baja Sukses (CBS).
Advertisement
Pengakuan itu disampaikan Rachman Hidayat saat menjadi saksi kasus dugaan tindak TPPU untuk terdakwa Don Ritto, Nurman Herin, dan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
"Setahu Saudara ya, kalau dari sisi kontrak jasa hukum antara Don Ritto dan apa dan KS itu Saudara tahu enggak nilainya berapa? Nilai kontrak jasa hukumnya?" tanya kuasa hukum Don Ritto.
"Saya cek ke staf saya sekitar Rp 1,3-an (miliar), Pak," jawab Rachman.
Tim penasihat hukum Don Ritto kemudian membacakan surat dakwaan terkait uang tersebut. Disebutkan bahwa transfer dilakukan sebanyak dua kali yakni sebesar Rp 1.180.000.000 (Rp 1,18 miliar) di tahun 2022 dan sebesar Rp 129 juta di tahun 2023.
Rachman mengaku tak tahu lebih detail terkait teknisnya. Ia mengatakan proses pembayaran dilakukan sesuai prosedur dengan pengiriman dilakukan pada rekening Don Ritto Law Firm.
"Enggak paham berapa yang ditransfer, berapa kali yang ditransfer, ke rekening setiap kali PH itu saya enggak paham," terang Rachman.
"Jadi tugas siapa itu?" tanya pengacara Don Ritto.
"Jadi kalau ada tagihan nanti staf yang, saya minta staf cek, nanti diproses sesuai alur aja di keuangan. Keuangan yang memverifikasi, Pak, bisa dibayar atau tidak dibayar," jawab Rachman.




