Jusuf Kalla Menangkan Gugatan Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga Makassar

harianfajar
10 jam lalu
Cover Berita

HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Jusuf Kalla melalui PT Hadji Kalla memenangkan perkara sengketa lahan seluas sekitar 16 hektare di Tanjung Bunga Makassar.

Pengadilan Negeri (PN) Makassar menyatakan gugatan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) tidak dapat diterima.

Putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar tersebut dibacakan majelis hakim pada 12 November 2026 dan menjadi kemenangan bagi PT Hadji Kalla yang sebelumnya menghadapi gugatan atas kepemilikan bidang tanah tersebut.

Berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar, status putusan perkara itu tercatat dengan keterangan “Tidak Dapat Diterima”.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan turut tergugat, kemudian menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, menyambut putusan tersebut setelah pihaknya mengikuti proses persidangan sejak perkara mulai bergulir pada Desember 2025.

“Alhamdulillah, pada 12 November kemarin perkara ini sudah diputus dan kita dimenangkan,” kata Hasman di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (19/11/2026).

Hasman menjelaskan, objek sengketa merupakan bidang tanah dengan luas kurang lebih 16 hektare yang secara fisik terletak di depan kantor PT Trans Kalla Makassar.

Ia menyebut salah satu persoalan utama yang mengemuka selama persidangan adalah ketidakjelasan objek tanah yang digugat PT GMTD atau obscuur libel.

Menurutnya, uraian batas-batas lahan dalam dokumen gugatan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya di lokasi.

Perbedaan tersebut, kata Hasman, semakin terlihat ketika majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atau descente terhadap objek yang disengketakan.

“Antara gugatan yang ditujukan PT GMTD dengan fakta di lapangan setelah dilakukan peninjauan setempat itu berbeda, khususnya pada batas sebelah timur,” ujarnya.

Selain ketidaksesuaian batas lahan, pihak PT Hadji Kalla juga mempersoalkan dokumen yang dijadikan dasar klaim kepemilikan oleh PT GMTD.

Hasman menerangkan, PT Hadji Kalla memperoleh tanah tersebut dari Andi Ijo Karaeng To Lalua dengan dasar persil 50, sedangkan dokumen yang digunakan PT GMTD disebut bersumber dari Bunta Karaeng Mandalle dengan mencantumkan persil 40.

Untuk memperkuat argumentasi di persidangan, pihaknya menghadirkan buku letter C dari kecamatan sebagai salah satu bukti administrasi pertanahan.

Hasman mengungkapkan, sekretaris camat yang dihadirkan sebagai saksi menerangkan bahwa data persil 40 yang menjadi dasar dokumen tersebut tidak ditemukan dalam administrasi pertanahan di kantor kecamatan.

“Data persil 40 itu tidak ada atau tidak terdaftar di kantor kecamatan. Karena itu, kami menduga data yang digunakan tersebut tidak benar. Persoalan ini nantinya masih akan kami tindak lanjuti melalui proses pidana,” jelasnya.

PT GMTD Disebut Pernah Menawarkan Pembelian Tanah

Dalam perkembangan perkara tersebut, Hasman juga mengungkapkan adanya bukti yang menurutnya menunjukkan PT GMTD pernah menawarkan untuk membeli tanah yang diklaim sebagai milik PT Hadji Kalla.

Ia menilai tawaran pembelian tersebut menjadi hal penting karena belakangan muncul klaim kepemilikan atas bidang tanah yang sama melalui pihak lain.

“Sebenarnya di mana Pak James Riady ini sudah menawarkan bidang tanah milik PT Hadji Kalla, mereka mau beli pada waktu itu,” ungkap Hasman.

Ia mempertanyakan munculnya klaim kepemilikan dari pihak lain setelah sebelumnya terdapat penawaran pembelian terhadap lahan tersebut.

“Kan lucu dia mau beli baru kemudian ternyata disertifikatkan tanah itu dan tidak melalui PT Hadji Kalla membelinya sama orang lain. Ya, nah, ini ada bukti yang menerangkan bahwa dia mau beli. Nah, kalau dia mau beli berarti kan dia akui milik Kalla, belakangan dia beli ke orang lain yang tadi itu yang persilnya tidak benar,” lanjutnya.

Hasman menambahkan, persoalan lain yang turut menjadi perhatian dalam persidangan adalah dugaan kurangnya pihak dalam perkara atau plurium litis consortium.

Menurutnya, majelis hakim mempertimbangkan aspek tersebut dalam memeriksa kelengkapan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan.

“Sehingga oleh pengadilan menilai bahwa dengan begini itu harus diuji, sehingga bahwa dia harus kekurangan pihak di dalam perkara ini,” katanya.

Dengan putusan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut, PT Hadji Kalla memperoleh kemenangan dalam perkara di PN Makassar, sementara berbagai persoalan mengenai dokumen kepemilikan dan batas objek tanah menjadi bagian dari argumentasi pihak tergugat selama persidangan. (*)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Polisi Kepung Pasar Obor Jaktim! 7 Orang Diciduk, Ratusan Paket Sabu Disita dan 2 Airsoft Gun Disita
• 16 jam laluviva.co.id
thumb
Evaluasi Setahun Proyek Besar Kelompok Usaha Bank (KUB) yang Kompleks
• 16 jam laludetik.com
thumb
KTT APEC: Kekuatan Ekonomi US$70 Triliun Berkumpul, 60% PDB Dunia
• 21 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Peruri soroti 5 pilar industri uang logam, dari AI hingga daur ulang
• 8 jam laluantaranews.com
thumb
Ari Irham dan Sesak Napasnya di Film Hajatan Setan
• 10 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.