Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, mendorong penguatan reforma agraria sebagai salah satu upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Menurut Dedi, upaya pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum. Pemerintah juga perlu membenahi persoalan mendasar, seperti penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Hal itu disampaikan Dedi dalam diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (19/11/2026). Diskusi tersebut dihadiri perwakilan Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat.
“Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat,” kata Dedi.
Dalam diskusi tersebut, Dedi menyinggung luas karhutla nasional yang mencapai 355.390 hektare berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum. Menurut dia, ancaman kebakaran kini semakin kompleks dan tidak hanya terjadi di Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas ke Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Dedi menilai, reforma agraria dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencegah persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan berkembang menjadi konflik sosial maupun kerusakan lingkungan. Upaya tersebut, antara lain, dilakukan melalui penguatan kepastian hak atas tanah dan penyelesaian konflik agraria.
Ia juga menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan. Menurut Dedi, pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga hutan dan mencegah kebakaran.
“Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran,” ujarnya.
Dedi mengatakan, perlindungan hak masyarakat adat perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dengan begitu, kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras.
Ia juga mendorong agar diskusi tersebut menghasilkan langkah konkret, seperti integrasi data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, pengembangan teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal.
Selain itu, Dedi mengajak mahasiswa program doktoral STIK mengembangkan penelitian yang dapat menjawab tantangan karhutla. Penelitian tersebut diharapkan turut memperhatikan dampak kebakaran terhadap kesehatan anak-anak dan generasi mendatang.
Dedi menyebut upaya tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, sila kelima Pancasila, serta amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang,” tandasnya.





