Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memfinalisasi aturan mengenai pedoman tarif layanan pengantaran makanan dan barang atau on-demand delivery (ODD) menggunakan kendaraan roda dua. Penyusunan aturan ini turut mendapat perhatian DPR yang meminta pemerintah membuka ruang diskusi dengan pengemudi ojek online atau ojol.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Komdigi memberikan kesempatan kepada Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) untuk menyampaikan aspirasi dan berkoordinasi mengenai pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang.
Permintaan itu disampaikan Dasco saat menghubungi Menteri Komdigi Meutya Hafid melalui sambungan telepon. "Ini Bu Menteri, saya dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia. Kemarin kan kita sudah sepakat bahwa pengaturan tarif makanan dan barang itu ada di Komdigi," kata Dasco dikutip dari Antara, Kamis (19/11).
Dasco menjelaskan FDTOI terdiri atas pengemudi ojol dan taksi online. Oleh karena itu, menurut dia, organisasi ini perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan mengenai mekanisme pengaturan tarif ke depan.
"Mereka mungkin perlu dikasih waktu untuk diskusi dan koordinasi tentang bagaimana pengaturannya ke depan," ujarnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Meutya menyatakan Komdigi bersedia menerima masukan dari FDTOI. "Nanti kita terima masukannya," kata Meutya.
Jajaran wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sati Yuliati menerima audiensi FDTOI di Gedung DPR. Dalam pertemuan ini, para pengemudi ojol menyampaikan sejumlah keluhan terkait pekerjaan mereka.
Komdigi Siapkan Formula Khusus Tarif Pengantaran
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan instansi tengah memfinalisasi aturan mengenai pedoman tarif ojol pengantaran makanan dan barang. Ketentuan ini akan dituangkan dalam peraturan menteri sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital atau Prespres Ojol.
Nezar menjelaskan pemerintah tidak akan menetapkan tarif ojol secara langsung. Komdigi akan menyusun formula yang menjadi pedoman bagi platform atau aplikator dalam menentukan tarif layanan pengantaran.
Menurutnya, pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang perlu mempertimbangkan karakteristik layanan yang berbeda dengan transportasi penumpang, terutama dari sisi risiko dan komponen biaya yang ditanggung pengemudi ojol.
Risiko ketika pengemudi membawa barang atau makanan tidak dapat disamakan dengan risiko saat mengangkut penumpang. Karakteristik barang yang dibawa juga beragam, baik dari sisi berat maupun bentuk pengantarannya.
Oleh karena itu, mekanisme tarif ojol layanan pengantaran barang dan makanan tidak serta-merta mengikuti pola tarif batas atas dan batas bawah seperti yang diterapkan pada layanan pengantaran orang.
Komdigi saat ini mendalami berbagai komponen pembentukan tarif, termasuk struktur biaya transportasi, pola layanan, hingga algoritma yang digunakan masing-masing platform dalam menentukan harga.
Pemerintah juga telah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pengemudi ojol, perusahaan platform, hingga kementerian dan lembaga terkait.
Nezar mengatakan prinsip utama penyusunan formula tarif tersebut adalah meningkatkan penghasilan pengemudi sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko yang mereka hadapi ketika menjalankan layanan.
Namun, pemerintah juga mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem layanan pengantaran secara keseluruhan.
Menurutnya, kenaikan tarif yang terlalu tinggi berpotensi menekan jumlah pesanan dari konsumen. Kondisi ini pada akhirnya justru dapat berdampak terhadap pendapatan pengemudi.
"Jangan sampai kemudian kita memenangkan satu sisi, tetapi pada akhirnya harganya terlalu mahal sehingga konsumen mengeluh. Akibatnya, jumlah pesanan menjadi lebih sedikit. Kalau pesanan menjadi lebih sedikit, penghasilan pengemudi juga menjadi lebih sedikit," ujar Nezar.
Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari keseimbangan antara perlindungan dan peningkatan pendapatan pengemudi, harga yang tetap terjangkau bagi konsumen, serta keberlanjutan operasional platform.
Komdigi menargetkan peraturan menteri mengenai pedoman tarif pengantaran barang dan makanan tersebut terbit sebelum 31 Desember 2026.
Ekonom Ingatkan Dampak terhadap UMKM
Rencana pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang juga mendapat perhatian dari kalangan ekonom. Ekonom Universitas Airlangga Rumayya Batubara mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menyusun pedoman biaya layanan ini supaya tidak menimbulkan dampak berantai terhadap ekosistem perdagangan digital, terutama UMKM dan usaha kuliner rumahan.
Menurut Rumayya, Perpres Ojol merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi sekaligus menata ekosistem transportasi dan pengantaran berbasis platform digital.
Namun, pengaturan biaya pengantaran tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan antara perusahaan platform dan mitra pengemudi.
Layanan pengantaran saat ini telah menjadi bagian dari rantai ekonomi yang menghubungkan konsumen, pedagang atau merchant, pengemudi ojol, dan platform digital.
Rumayya mengatakan pengaturan turunannya perlu mempertimbangkan pertumbuhan aktivitas UMKM yang semakin banyak memasarkan produk melalui platform digital.
"Layanan pengantaran barang dan makanan bukan sekadar hubungan antara aplikator dan pengemudi, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang juga menopang jutaan aktivitas transaksi UMKM, termasuk usaha kuliner rumahan," kata Rumayya.
Dengan demikian, penyusunan pedoman tarif pengantaran makanan dan barang perlu memperhitungkan kepentingan berbagai pihak dalam ekosistem digital. Pemerintah menghadapi tantangan untuk melindungi pendapatan pengemudi tanpa membuat biaya pengantaran terlalu mahal bagi konsumen maupun pelaku UMKM.




