Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap adanya kekhawatiran Undang-Undang (UU) Perampasan Aset disalahgunakan penguasa untuk menghabisi lawan politik atau menjadi alat pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Kekhawatiran tersebut, menurut dia, muncul dari masukan masyarakat selama pembahasan RUU Perampasan Aset yang akhirnya disahkan DPR dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Advertisement
“Kami mendapat masukan dari masyarakat bagaimana jika undang-undang perampasan aset digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, atau digunakan aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan terhadap warga negara,” ujar Habiburokhman.
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan tersebut, Politikus Gerindra ini mengatakan DPR telah memperkuat mekanisme pengawasan dalam undang-undang itu.
Salah satunya melalui pembentukan badan pengawas independen yang anggotanya ditunjuk Presiden dengan persetujuan DPR.
“Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan,” ujarnya.
Selain pengawasan, DPR juga mengatur beban pembuktian yang berimbang dan transparansi digital dalam proses perampasan aset.
Habiburokhman menyebut pencegahan penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan aturan tersebut.
Ia menjelaskan, mekanisme perampasan aset dirancang dengan tetap mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, serta pembagian kewenangan yang jelas.
“Prosedur presisi dengan mekanisme non-conviction based dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan abuse of power,” katanya.
Mekanisme tersebut memungkinkan perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku, dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang.




