DEPOK -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memanfaatkan perpanjangan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk hingga Oktober 2028 untuk memperkuat kesiapan industri nasional. Pemerintah memprioritaskan pembenahan ekosistem, infrastruktur, serta sistem penelusuran bahan baku agar pelaku usaha mampu memenuhi ketentuan sertifikasi halal.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari, mengatakan tambahan waktu dua tahun memberikan kesempatan bagi industri untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi. Ia menyebut sebagian industri sebenarnya sudah siap, tetapi masih membutuhkan penguatan pada sejumlah aspek pendukung.
Baca Juga
PINTU Luncurkan 9 Kontrak Perpetual Saham AS dengan Leverage hingga 25 Kali
Menhan Ungkap Isi Pertemuan Satu Jam dengan Dasco, Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan
TransNusa Tunjuk ADE Tangani Perawatan Pesawat A320
"Saya pikir dua tahun itu cukup," kata Emmy saat memberikan kuliah umum dalam rangkaian UI Halal Expo 2026 di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, kesiapan bahan baku dan infrastruktur menjadi perhatian utama Kemenperin dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal. Persoalan tersebut terutama dihadapi industri yang masih mengandalkan pasokan bahan baku dari luar negeri.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Enmy, hampir 90 persen bahan baku industri farmasi masih berasal dari impor. Kondisi tersebut menyulitkan proses penelusuran kehalalan bahan baku karena pelaku industri harus memastikan asal-usul bahan hingga beberapa tingkat pemasok sebelumnya.
"Karena memang akan ada kesulitan saat kita harus men-tracing sekian langkah ke belakang bahan baku itu asalnya dari mana," tuturnya.
Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028 untuk sejumlah kelompok produk dan pelaku usaha.
Penyesuaian itu mencakup produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Perpanjangan juga berlaku untuk kosmetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah kategori barang gunaan. Kewajiban halal untuk makanan dan minuman dari usaha menengah dan besar tetap berlaku sejak 18 Oktober 2024.
Emmy menekankan pentingnya keseimbangan antara penerapan regulasi dan kesiapan industri. Pemerintah perlu memastikan kewajiban sertifikasi halal dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan gejolak terhadap kegiatan produksi maupun ketersediaan produk bagi konsumen.
"Kalau industri memang belum siap, tentu tugas pemerintah, tugas Kementerian Perindustrian kita mengkomunikasikan dan mencari jalan keluarnya," ujar dia.