JAKARTA, KOMPAS – Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai roh UU Perampasan Aset menjadi hampa tanpa memasukkan illicit enrichment dan unexplained wealth di dalamnya.
RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya itu disetujui untuk disahkan menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR dipimpin Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR, yakni Sari Yuliati, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Fokus utama RUU ini tetap pada tindak pidana korupsi serta tindak pidana tertentu lainnya, mulai dari narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; hingga tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.





