Menteri LH Jumhur Minta Perairan Ujung Kulon Bebas dari Wilayah Tambang

jpnn.com
9 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat meminta pemerintah mengeluarkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Jumhur menegaskan kawasan tersebut harus dilindungi demi menjaga kelestarian ekosistem dan keberlangsungan hidup badak jawa atau badak bercula satu yang terancam punah.

BACA JUGA: Pengamat Soroti Rencana Pemindahan Badak Jawa, untuk Kepentingan Siapa?

Hal itu disampaikan Jumhur saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11).

Menurut Jumhur, penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar TNUK perlu ditinjau kembali secara serius dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

BACA JUGA: Saran dari Prof Amien Rais untuk Gibran bin Jokowi

Dia mengingatkan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang kini berstatus kritis atau Critically Endangered.

Populasi satwa langka tersebut diperkirakan kurang dari 50 individu dan hanya bertahan di satu kawasan.

BACA JUGA: Fahd A Rafiq Tersangka Suap ATR/BPN Mengaku Serahkan Rp70 M untuk Muktamar NU

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," tegas Jumhur.

Jumhur menjelaskan aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan berbagai gangguan terhadap ekosistem, mulai dari kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, hingga perubahan kualitas perairan.

Selain itu, meningkatnya aktivitas manusia di sekitar kawasan konservasi dikhawatirkan mengganggu ketenangan habitat badak bercula satu.

Meski saat ini belum terdapat aktivitas pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap badak jawa di lokasi WUP tersebut, Jumhur menilai potensi risikonya harus diantisipasi sejak awal.

Dia bahkan menginginkan wilayah perairan tersebut dikeluarkan dari WUP agar tidak ada kegiatan lanjutan, termasuk survei pertambangan, yang berpotensi mengganggu habitat satwa langka tersebut.

Sebagai langkah konkret, Jumhur mengaku telah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta evaluasi terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Melalui surat itu, dia meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK yang terbukti berisiko terhadap lingkungan dan fungsi kawasan konservasi dikeluarkan dari wilayah pertambangan.

Jumhur juga membuka kemungkinan dilakukannya verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu dengan melibatkan kementerian serta lembaga terkait. Dia meminta tindak lanjut pemanfaatan kawasan yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memberikan kejelasan.

Jumhur juga menyampaikan sikap tegas terkait kemungkinan adanya perusahaan yang memperoleh izin pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.

Jika PT Aneka Tambang Tbk (Antam) memperoleh izin pertambangan di wilayah tersebut, dia memastikan Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan memberikan persetujuan lingkungan.

"Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya," tegas Jumhur.

Sementara itu, Jumhur turut menanggapi isu mengenai rencana penambangan emas di kawasan tersebut yang dikaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto.

Dia membantah anggapan bahwa Hashim memiliki keterkaitan dengan rencana penambangan emas sebagaimana isu yang beredar. Menurut Jumhur, Hashim justru selama ini dikenal memiliki kepedulian terhadap konservasi dan perlindungan satwa liar.

"Hashim justru menggunakan dana pribadinya untuk mendukung berbagai upaya perlindungan satwa," ungkapnya.

Jumhur menekankan bahwa kebijakan pemanfaatan sumber daya alam harus tetap mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Kementerian Lingkungan Hidup, lanjutnya, siap memberikan dukungan data, kajian ilmiah, serta pertimbangan teknis guna memastikan kawasan konservasi tetap terlindungi dari berbagai potensi kerusakan ekologis.

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," pungkas Menteri LH Jumhur.(esy/jpnn.com)


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Peruri soroti 5 pilar industri uang logam, dari AI hingga daur ulang
• 8 jam laluantaranews.com
thumb
Niat Main ke Tempat Teman, Mahasiswi FKG UI Tewas Diduga Jatuh dari Apartemen Mahata Depok
• 7 jam laludisway.id
thumb
Grace Natalie Angkat Bicara Soal Arah PSI: Masih Solid Dukung Pemerintahan Prabowo
• 17 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 11 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Dedi Mulyadi Bakal Ubah Lahan Tambang Ilegal Jadi Kawasan Konservasi, Warga Dilibatkan
• 10 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.