Program Prioritas Nasional Harus Dilaksanakan dengan Landasan Hukum yang Kuat

republika.co.id
9 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA -- Keberhasilan program prioritas nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan target pembangunan yang tercapai, tetapi juga oleh kepastian hukum, tata kelola kelembagaan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Penguatan aspek tersebut dinilai menjadi kunci agar berbagai program pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. Agus Riwanto, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Tengah" yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI) di Hotel Loji, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga
  • Bobby Nasution Naik Pitam Gunung Sibayak Rusak karena Motor Trail dan Ekskavator
  • Menag Ajak Lintas Iman Rawat Bumi dan Perdamaian
  • Leo/Daniel Singkirkan Juara Kumamoto di Hong Kong Open 2026

Dalam paparannya bertema "Kepastian Hukum, Akuntabilitas, dan Tata Kelola Kelembagaan Program Prioritas Nasional", Agus menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga Reforma Agraria merupakan bagian dari agenda pembangunan yang membutuhkan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, setiap program memiliki karakteristik, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Karena itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas, pembagian kewenangan yang tegas, serta koordinasi antarlembaga agar kebijakan dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat pelaksanaan.

.rec-desc {padding: 7px !important;}

"Program prioritas nasional harus dilaksanakan dengan landasan hukum dan tata kelola kelembagaan yang kuat. Keberhasilan tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi harus diukur dari kepatuhan terhadap ketentuan, ketepatan sasaran, dan manfaat nyata yang diterima masyarakat," ujar Agus.

Ia menjelaskan, prinsip good governance perlu diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.

"Transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, partisipasi, dan keadilan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan program pemerintah", ungkapnya.

Agus mencontohkan, dalam pelaksanaan MBG, aspek tata kelola perlu memastikan kejelasan tanggung jawab kelembagaan, kualitas pelayanan, ketepatan penerima manfaat, serta transparansi pengadaan dan penggunaan anggaran.

"Dengan mekanisme yang baik, tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat dapat berjalan seiring dengan pertanggungjawaban publik", imbuhnya.

Sementara itu, dalam program KDKMP, kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan diperlukan untuk memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip perkoperasian, memiliki pengelolaan yang profesional, serta mampu mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya kepada anggota dan masyarakat.

"Adapun dalam pelaksanaan KNMP, kejelasan pengelolaan fasilitas, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pemanfaatan infrastruktur menjadi faktor penting agar pembangunan kawasan nelayan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan", jelasnya.

Pada sektor Reforma Agraria, Agus menilai kepastian hukum atas tanah dan kejelasan prosedur menjadi aspek penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

"Setiap program harus memiliki desain kelembagaan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai tujuan kebijakan sudah baik, tetapi implementasinya tidak optimal karena persoalan koordinasi, ketidakjelasan kewenangan, atau lemahnya pengawasan," jelasnya.

Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa akuntabilitas tidak boleh berhenti pada laporan administratif dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Pengawasan juga harus mencakup kualitas pelaksanaan, kesesuaian prosedur, efektivitas program, serta hasil yang diperoleh masyarakat.

Menurutnya, semakin besar cakupan dan anggaran suatu program, semakin penting pula penguatan sistem pengawasan yang proporsional.

"Transparansi perlu dibangun sejak awal agar setiap tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka", tegasnya.

Ia juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan kelompok penerima manfaat dalam pengawasan partisipatif.

"Pelibatan berbagai unsur tersebut dapat memperluas perspektif evaluasi sekaligus membantu pemerintah memperoleh masukan objektif mengenai kondisi pelaksanaan program di lapangan", ungkapnya.

Dalam konteks evaluasi kebijakan, Agus menilai pendekatan berbasis dampak (impact-based evaluation) perlu menjadi perhatian. Artinya, keberhasilan program tidak semata-mata diukur melalui realisasi anggaran dan jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan masyarakat, serta keberlanjutan manfaat program.

"Evaluasi harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kebijakan. Kita perlu melihat capaian yang sudah baik, mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat, dan memastikan setiap rekomendasi perbaikan didasarkan pada data serta kondisi nyata di lapangan," paparnya.

Agus menambahkan, kepastian hukum tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan bagi percepatan pembangunan. Sebaliknya, kepastian hukum justru memberikan pedoman dan perlindungan bagi pemerintah, pelaksana program, dunia usaha, maupun masyarakat yang menjadi penerima manfaat.

Ia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga pelaksana, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat.

"Pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang efektif akan membantu memastikan program berjalan sesuai tujuan dan kebutuhan daerah", jelasnya.

Agus berharap penguatan kepastian hukum dan akuntabilitas dapat menjadi fondasi bagi keberlanjutan berbagai agenda pembangunan nasional.

 

.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
Ikuti Whatsapp Channel Republika
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;} .wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;} @font-face { font-family: "LPMQ"; src: url("https://static.republika.co.id/files/alquran/LPMQ-IsepMisbah.ttf") format("truetype"); font-weight: normal; font-style: normal } .arabic-text { font-family: "LPMQ"; font-weight: normal !important; direction: rtl; text-align: right; font-size: 2.5em !important; line-height: 49px !important; }

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Raih detikcom Awards 2026, Menteri P2MI Kawal Pekerja Migran Hulu ke Hilir
• 1 jam laludetik.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 3 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Prabowo Duduk Samping Putin Saat Makan Malam KTT APEC, Didit Mendampingi
• 23 jam laludetik.com
thumb
Joan Mir Dipastikan Absen di MotoGP Portugal 2026, Honda Umumkan Penggantinya
• 2 jam lalutvonenews.com
thumb
Buntut Viral Tahanan Makan di Restoran, Kasat Narkoba Polres Asahan Diperiksa Propam Polda
• 15 jam lalurctiplus.com
Berhasil disimpan.