Temui Dasco, Menhan Ungkit UU Nomor 3 Tahun 2002, Sudah 28 Tahun Tak Direvisi

disway.id
8 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan hasil pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco," katanya kepada wartawan.

Dalam kesempatan itu, ia juga berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI guna tukar pikiran dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan. 

BACA JUGA:Soal Pergantian Panglima TNI, Menhan Sjafrie: Tidak Ada

"Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan," ungkapnya.

Menurutnya ada beberapa undang-undang TNI yang sudaj relevan diaplikasikan saat ini.

"Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002," ucapnya.

Oleh karena itu, Dia datang ke DPR RI guna menyampaikan rencana revisi Undang-Undang Pertahanan.

"Diambut dengan baik dengan rencana kami akan, mengadakan satu, rencana revisi," ujarnya.

Selain bertemu Dasco, Sjafrie juga bertemu Ketua Komisi I, Utut Adianto guna membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini.

BACA JUGA:Bantah Isu Cawapres, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat Membahas Itu dengan Dasco

"Insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini," tegasnya.

Dia memberikan contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada saat ini, tidak tersurat mengenai apa strateginya. 

Disebutkannya lagi, strategi pertahanan adalah strategi pertahanan defensiftif, yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain.

"Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis," ungkapnya.

  • 1
  • 2
  • »

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
MPR Targetkan Aturan Pemilihan dan Pelantikan Wapres Paling Lambat 8 Desember
• 1 jam lalumetrotvnews.com
thumb
UU Perampasan Aset Sah, Aset Travel Bodong Bisa Dirampas untuk Hak Korban
• 11 jam laludetik.com
thumb
Kepala Bakom Tak Lihat PSI Hadir saat Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Bahas Pengganti Gibran
• 4 jam lalukumparan.com
thumb
Laporan Terbaru TOURISE Mengungkap Bahwa Harapan Wisatawan Mengubah Peraturan Pariwisata Global
• 13 jam laluantaranews.com
thumb
Harga Bumbu Dapur di Ponorogo Meroket, Kubis dan Tomat Naik hingga 100 Persen
• 14 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.