jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyambut positif rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menilai kebijakan tersebut dapat menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Insentif juga dinilai dapat mendorong daerah lebih serius memastikan manfaat MBG diterima masyarakat sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
BACA JUGA: APKASI Minta Pusat Pulihkan Dana TKD untuk NTT
"Menurut saya itu bagus, sangat positif," kata Bursah saat dihubungi, Rabu (19/11) malam.
Bupati Lahat itu menegaskan keberhasilan pelaksanaan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan. Kualitas pengelolaan dapur, kebersihan fasilitas, keamanan bahan pangan, hingga kesegaran makanan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
BACA JUGA: Apkasindo dan TSIT Jalin Kerja Sama Menyiapkan Petani Sawit Indonesia Hadapi EUDR
Menurutnya, seluruh dapur penyedia makanan harus memenuhi standar kebersihan dan higiene. Bahan pangan yang digunakan juga harus berkualitas dan segar, sementara proses pengolahan hingga penyajian wajib memperhatikan keamanan pangan.
"Dapurnya harus bersih, higienis, bagus. Semua bahan-bahannya, stok makanan harus fresh. Penyajiannya juga begitu. Hal itu mesti dilakukan agar tidak menimbulkan masalah bagi penerima manfaat," ujarnya.
BACA JUGA: Di Hadapan Ketua DPD RI dan APKASI, Ketua DNIKS Dorong Pemerintah Prioritaskan Atasi Masalah Kesejahteraan Sosial
Bursah menilai pemerintah daerah yang mampu menjalankan program dengan baik dan memenuhi standar kelayakan patut memperoleh apresiasi. Sebaliknya, daerah maupun pelaksana yang masih memiliki banyak persoalan tidak semestinya memperoleh insentif tanpa melalui evaluasi.
"Itu pantas dapat insentif. Yang banyak bermasalah, jangan dikasih," tegasnya.
Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi juga menyambut baik masuknya MBG menjadi salah satu komponen penilaian insentif fiskal.
Pasalnya, menurut Benny, hal itu dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan MBG di wilayahnya.
"Kami menyambut baik kebijakan ini. Harapannya, dengan adanya insentif fiskal ini, pelaksanaan MBG di daerah bisa semakin baik, semakin tertib, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak kita di kabupaten Kendal. Artinya juga pemerintah daerah akan melakukan pengawasan lebih intensif sesuai dengan skema BGN yang terbaru," kata dia saat diwawancarai.
Benny menjelaskan insentif fiskal sesungguhnya merupakan program yang sudah ada sejak lama dari pemerintah pusat melalui APBN dan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja pemerintah daerah. Insentif fiskal, ungkapnya, diberikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti penanganan stunting, penurunan kemiskinan, hingga pengentasan pengangguran. Daerah yang dinilai bagus akan mendapatkan insentif fiskal pada periode tahun berikutnya.
"Untuk tahun depannya itu, salah satu kriteria yang akan dilihat oleh pemerintah pusat dalam insentif fiskal itu adalah tentang MBG, dimasukkan salah satunya," jelasnya.
Benny juga mengapresiasi perubahan skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk tahun 2027 mendatang. Menurut Benny, perubahan skema tersebut membuat pelaksanaan MBG di daerah menjadi lebih adil, selektif, dan tepat sasaran.
"Skema yang baru ini kami nilai lebih merata dan adil, karena disesuaikan dengan jumlah penerima manfaatnya. Penyalurannya sekarang lebih selektif, agar benar-benar tepat sasaran. Kami menyambut baik kebijakan Kepala BGN (Sudaryono) ini," ujarnya.
Benny menambahkan indikator keberhasilan MBG ke depan adalah daerah mampu menjalankan skema baru yang ditetapkan Kepala BGN yang baru.
"Jadi insentif fiskal itu bukan insentif MBG. MBG masuk jadi salah satu komponen yang akan dinilai di dalam insentif fiskal,” tegasnya.
Benny menegaskan pemerintah kabupatan (Pemkab) Kendal memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan MBG di Kabupaten Kendal. Sebagai pengawas di daerah, Wakil Bupati ditunjuk untuk memastikan program berjalan sesuai skema terbaru BGN.
"Itu menjadi komponen karena misalkan MBG-nya bagus, tapi kemudian stuntingnya jelek, penurunan kemiskinannya jelek, ya tidak dapat insentif fiskal. Kita menyambut baik, artinya Pemkab memiliki tanggung jawab untuk suksesnya MBG di Kabupaten," katanya. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tersangka Penyadapan Irjen Eko Hadi Jadikan Rumah Sebagai Posko Makar
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti




